Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua Komisi IX DPR RI: JKN Wajib Bagi Masyarakat Indonesia

Ketua Komisi IX DPR RI: JKN Wajib Bagi Masyarakat Indonesia Felly Estelita Runtuwene dalam kegiatan Sosialisasi Program JKN di Manado. ©2023 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene menyebut kehadiran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat memberikan kepastian jaminan kesehatan serta melindungi perekonomian masyarakat dari risiko finansial akibat biaya pelayanan di fasilitas kesehatan.

Dirinya menilai, saat ini untuk mengakses pelayanan kesehatan membutuhkan biaya yang sangat besar. Untuk itu, dirinya mendorong setiap penduduk wajib terdaftar dalam Program JKN, karena program tersebut diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat.

"Cukup dengan memastikan kepesertaannya aktif, maka peserta dapat langsung dilayani dengan maksimal. Untuk peserta mandiri juga jangan lupa untuk membayar iuran JKN tepat waktu. Kalau kita sehat harus bersyukur, artinya iuran kita akan diperuntukkan bagi peserta lain yang sedang sakit. Jadi sebenarnya kita sudah membantu satu sama lain melalui program ini," kata Felly dalam kegiatan Sosialisasi Program JKN di Manado, Senin (27/3).

Felly menegaskan, bagi masyarakat yang tidak mampu, maka kepesertaannya JKN nya dapat didaftarkan oleh pemerintah menjadi peserta JKN segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), dengan memanfaatkan anggaran yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

"Jangan sampai kita daftar sebagai peserta PBI padahal status kita mampu, itu artinya kita sudah mengambil hak orang lain," tegas Felly.

Selain itu, Felly juga mengatakan akses pelayanan pada Program JKN semakin mudah, salah satunya melalui Aplikasi Mobile JKN. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur praktis yang dapat memudahkan peserta termasuk masyarakat, antara lain fitur untuk perubahan data peserta, perubahan fasilitas kesehatan secara mandiri dan fitur-fitur lainnya. Melalui Aplikasi Mobile JKN, maka semua dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja.

"Ayo download Mobile JKN di gadget kita masing-masing untuk menikmati kemudahan layanan Program JKN," ajak Felly.

Selain itu, dirinya juga menjelaskan, BPJS Kesehatan sebagai badan yang menyelenggarakan Program JKN semakin baik. Bersama mitra fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan bagi peserta JKN terus dikembangkan.

Perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan telah mengatur berbagai ketentuan dan menjadi komitmen fasilitas kesehatan untuk meningkatkan mutu layanan yang berkualitas. BPJS Kesehatan juga telah menindaklanjuti usulan dan masukan dengan menyediakan sarana penyampaian keluhan peserta di fasilitas kesehatan.

"Apabila di lapangan ditemui adanya diskriminasi, maka masyarakat harus segera melapor ke petugas BPJS Kesehatan yang ada di poster BPJS Satu atau melalui fitur pengaduan layanan JKN di Aplikasi Mobile JKN, untuk segera ditindaklanjuti," jelas Felly.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manado, Betsy M. O. Roeroe mengatakan, hal penting yang harus dipahami masyarakat untuk menjadi peserta JKN adalah bagaimana peserta dapat memperoleh manfaat berupa protection, yaitu seluruh anggota keluarga akan terlindungi jika sakit dan seluruh pelayanan yang dijalani tanpa biaya.

Kedua sharing, yaitu iuran peserta JKN yang sehat akan membantu peserta yang sakit dan manfaat yang ketiga adalah compliance. Menurutnya, dengan menjadi peserta JKN, seluruh masyarakat sudah menaati Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

"Selain membantu diri dan keluarga kita untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan bebas biaya, melalui Program JKN kita juga dapat membantu orang lain. Ini juga sejalan dengan prinsip yang diusung BPJS Kesehatan dalam menjalankan Program JKN, yaitu dengan gotong royong semua tertolong," kata Betsy.

(mdk/hhw)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya
Serahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan

Serahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan

Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bakal Tambah Bantuan Beras ke Warga Prasejahtera Hingga Juni 2024 jika APBN Cukup

Jokowi Bakal Tambah Bantuan Beras ke Warga Prasejahtera Hingga Juni 2024 jika APBN Cukup

Jokowi menyerahkan bantuan pangan cadangan pangan pemerintah (CBP) kepada sejumlah penerima manfaat.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ketum Projo Menjawab Teka-Teki soal Pilihan Jokowi di Pilpres 2024

Ketum Projo Menjawab Teka-Teki soal Pilihan Jokowi di Pilpres 2024

Budi Arie menyebut masyarakat sudah paham kemana Presiden Jokowi akan menjatuhkan pilihan.

Baca Selengkapnya
Pesan Tegas Jenderal TNI ke Prajurit Jelang Pemilu 2024

Pesan Tegas Jenderal TNI ke Prajurit Jelang Pemilu 2024

Kasad meminta jika ada prajurit yang tidak netral untuk segera melaporkan ke institusi TNI.

Baca Selengkapnya
TKN Beberkan Dugaan Indikasi Upaya Penggagalan Pemilu 2024

TKN Beberkan Dugaan Indikasi Upaya Penggagalan Pemilu 2024

Ada juga upaya membenturkan aparat Polri dan TNI dengan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Jokowi: ASN, TNI dan Polri Harus Netral dan Tidak Memihak di Pemilu 2024

Jokowi: ASN, TNI dan Polri Harus Netral dan Tidak Memihak di Pemilu 2024

Jokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.

Baca Selengkapnya
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.

Baca Selengkapnya
Pengamat Nilai Firli Bahuri Harus Diberhentikan Secara Tidak Hormat

Pengamat Nilai Firli Bahuri Harus Diberhentikan Secara Tidak Hormat

Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri dinilai perlu diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya