Ketua Komisi III DPR yakin fit and proper test Budi Gunawan mulus
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengusulkan Wakapolri Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) menggantikan Sutiyoso. Surat usulan sudah diserahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno ke DPR.
DPR telah menjadwalkan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk Budi pada Rabu (7/9) besok. Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo meyakini jalan uji kelayakan Budi Gunawan bakal mulus. Sebab, nama BG bukan sosok asing di komisi hukum DPR.
"Bagi anggota Komisi III sosok BG tidaklah asing. Selain lebih dari 10 tahun menjadi mitra komisi III sebagai salah satu pimpinan Polri, BG juga pernah lolos dengan mulus saat fit and proper sebagai calon Kapolri di Komisi III hingga paripurna," kata Bambang di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/9).
Menurut Bambang, BG dengan pengalaman dan rekam jejaknya di kepolisian mampu menjawab tantangan dan pekerjaan rumah serta tugas intelijen yang selama ini menuai kritik. Semisal, katanya, memetakan jaringan teroris, sindikat narkotika, korupsi dan pasar gelap.
"Sebagai jenderal polisi bintang tiga dan orang nomor dua di Polri, BG tentu sangat paham tantangan yang bakal dihadapi BIN ke depan dan akan dibawa ke mana institusi indra presiden tersebut," terangnya.
"Semua kecenderungan itu harus disikapi dengan respons tegas dan lugas demi terjaganya ketahanan nasional. Dan BG diyakini mampu melakukan Penguatan intelijen nasional dari waktu ke waktu," sambung dia.
Kencangnya kritik terhadap kinerja BIN, lanjut Bambang, menjadi bukti bahwa tugas intelijen belum berjalan maksimal. Oleh sebab itu, BG diharapkan dapat menjawab dan mengubah semua kritik tersebut.
"Sudah begitu sering intelijen negara dipersalahkan dan dituding kecolongan. Dalam persepsi kebanyakan masyarakat yang awam, sejumlah peristiwa atau kasus seperti serangan teroris, penyelundupan narkoba, penyelundupan produk manufaktur dan senjata api hingga praktik korupsi, seharusnya bisa ditangkal jika intelijen negara bekerja efektif," tutupnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi III DPR Ingin Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN
Korupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR: Pengganti Firli Bahuri di KPK Harus Dipilih Melalui Pansel
Anggota Komisi III Nasaruddin Dek Gam meminta, agar pergantian kepemimpinan di KPK harus melalui Pansel atau Panitia Seleksi.
Baca SelengkapnyaKomisi III Minta Kejagung Tetap Jaga Netralitas di Pemilu 2024
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tetap menjaga netralitas di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Potret Dua Brigjen Eks Perisai Hidup Jokowi Bareng Mayjen TNI Lulusan Terbaik Angkatan Kasad
Potret dua Brigjen eks perisai hidup Jokowi bersama Mayjen TNI lulusan terbaik sukses mencuri perhatian. Simak informasi berikut ini.
Baca SelengkapnyaDipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!
DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaAda Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaPSI Nilai Jakarta Butuh Calon Gubernur seperti Jokowi, Bersiap Usung Kaesang?
PSI menilai Jakarta membutuhkan sosok calon gubernur dapat menciptakan harapan dan dekat dengan masyarakat seperti Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaSambut Isra Miraj, Wakil Ketua DPRD Turidi Susanto Ingatkan Silaturahmi Jangan Terputus Gara-Gara Pilpres
Warga juga diingatkan untuk selalu berbuat baik dalam bentuk apapun
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan
Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.
Baca Selengkapnya