Merdeka.com - Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali sepakat dengan rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang ingin memindahkan ibukota dari DKI Jakarta wilayah lain. Alasannya, Jakarta sudah semakin ramai penduduk.

"Jadi saya mendukung itu karena memangkondisi Jakarta sebagai kota pemerintahan sekaligus sebagai pusat bisnis itu sudah sangat crowded," kata Amali pada wartawan, Selasa (30/4).

Menurut Amali, saat ini Jakarta juga sudah tidak memadai untuk menopang penambahan penduduk. Sehingga, lanjutnya, perlu dipisahkan antara kota pemerintahan dan pusat bisnis.

"Karena memang kondisi Jakarta sebagai ibu kota negara, sebagai pusat bisnis itu sekarang ini sudah tidak memadai, tingkat kemacetan, kebutuhan akan hunian dan sebagainya. Kita belajar dari negara-negara lain yang akhirnya memisahkan antara pusat pemerintahan dan pusat bisnisnya," ungkapnya.

Politikus Partai Golkar ini sadar pemindahan Ibu kota tidak bisa dilakukan secara instan. Kata dia, pemindahan Ibu kota ini serta perlu perencanaan yang matang.

Perencanaan tersebut, tambah Amali, meliputi lokasi pemindahan, daya dukung lokasi, serta pembangunan infrastruktur untuk menopang Ibukota yang baru.

"Apa saja yang masih harus disediakan. Kemudian perencanaan secara jangka panjang. Jadi jangan kita hanya sekadar memindahkan, tapi perencanaan tata ruang dan sebagainya tak kita persiapkan untuk puluhan tahun ke depan, jadi saya kira perencanaan-perencanaan itu dan itu ada di Bappenas," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyetujui rencana pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Ini disampaikan Presiden Jokowi saat menanggapi laporan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengenai tiga lokasi alternatif ibu kota baru Indonesia.

Menteri Bambang dalam laporannya menyebut tiga lokasi alternatif tersebut yakni pertama tetap di Jakarta, kedua di sekitar Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Ketiga di luar Pulau Jawa.

"Kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak," ucap Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4).