Merdeka.com - Ketua Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, Meutya Hafid angkat bicara mengenai langkah Presiden Joko Widodo yang menghidupkan kembali posisi Wakil Panglima TNI. Menurut Meutya, keputusan Presiden Jokowi adalah hal yang sah saja.

"Sah-sah saja. Pada dasarnya, posisi Wakil Panglima TNI merupakan kebutuhan untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis yang dinamis maka diperlukan dukungan organisasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TNI. TNI memiliki 3 matra, darat, laut dan udara," katanya saat dikonfirmasi, Kamis (7/11/2019).

Menurutnya, posisi Wakil panglima dapat mendampingi dan mewakili Panglima apabila berhalangan hadir pada suatu kegiatan penting.

"Selain itu, TNI memiliki kekuatan personel yang begitu besar wajar perlu pelaksana tugas harian ketika Panglima TNI berhalangan hadir, apalagi Panglima TNI juga perlu mendampingi Presiden dalam berbagai tugas dalam maupun Luar negeri," ucapnya.

Tanpa Fit and Proper Test

Politisi Golkar itu menyebut, usulan Wakil Panglima bukan hal yang baru atau tiba-tiba muncul.

"Usulan posisi Wakil Panglima TNI bukanlah hal baru. Sejak Pak Moeldoko menjadi Panglima TNI sudah diusulkan. Namun Presiden terus menampung aspirasi dan menyesuaikan kebutuhan TNI, hingga Perpres keluar," tuturnya.

Nantinya untuk mengisi posisi Wakil Panglima, Meutya menyatakan tidak diperlukan fit and proper test oleh DPR.

"Tidak perlu persetujuan DPR untuk Wakil Panglima," ia menandaskan.