Merdeka.com - Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Zaenal Abidin mengaku lega atas kesediaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyediakan insentif selama pelaksanaan BPJS Kesehatan. Sebab, insentif sangat diperlukan dokter dan tenaga kesehatan mengingat beban kerja yang tinggi namun imbal jasa masih sangat rendah sehingga terjadi ketidakseimbangan.

Atas alasan itu, IDI mengusulkan kepada pemerintah agar insentif yang diberikan dalam kisaran Rp 2 juta sampai Rp 3 juta. Dengan hitungan tersebut, dia berharap penghasilan dokter dapat mengalami peningkatan hingga Rp 17 juta.

"dr Fahmi (ketua BPJS Kesehatan) bahkan katakan Rp 15-21 juta. Presiden memahami itu. Kita berharap dalam waktu 3 bulan. Bahkan 3 minggu ini sebetulnya regulasi pertemuan itu harus dibuat dan kita lakukan evaluasi 3 bulan mendatang," ungkap Zaenal di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (8/1).

Tambahan tersebut, tambahnya, akan diberikan terhadap dokter maupun tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan primer. Tak hanya itu, insentif juga mencakup sektor swasta.

"Ya. Baik di puskesmas maupun swasta. Itu presiden memahami itu, karena tidak semuanya mungkin dibebankan ke RS," tandasnya.

Khusus puskesmas, dirinya mengusulkan agar insentif tersebut diberikan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) milik pemerintah daerah. Usulan ini disepakati dengan disiapkannya aturan secara khusus.

"Setelah dilakukan pertemuan Mendagri, Menkes dan Menkokesra. Sehingga semua dana BPJS itu dialokasikan langsung ke Puskesmas dikelola Puskesmas," katanya.

Dengan diberikan insentif tersebut, dia meyakini seluruh pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana pemerintah dalam BPJS. "Kita tidak ingin BPJS gagal karena persoalan-persoalan teknis," pungkasnya.