Ketua Fraksi Demokrat DKI Taufiqurrahman Resmi Polisikan Rian Ernest

Kamis, 18 Juli 2019 17:24 Reporter : Ronald
Ketua Fraksi Demokrat DKI Taufiqurrahman Resmi Polisikan Rian Ernest Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Taufiqurrahman laporkan Wakil Ketua DPW PSI DKI Rian Ernest ke. ©2019 Merdeka.com/Ronald

Merdeka.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman resmi mempolisikan Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, Rian Ernest ke Polda Metro Jaya. Taufiqurrahman mempolisikan Rian atas dugaan pencemaran nama baik tentang adanya politik uang dalam proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta.

"Laporan saya diterima hari ini oleh Polda Metro Jaya, dan ke depan sama-sama saya pribadi berdoa agar proses laporan ini berjalan lancar dan hukum benar benar ditegakkan," kata Taufiqurrahman saat ditemui di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Polda Metro Jaya, Kamis (18/7).

Laporan itu tertuang di LP/4341/VII/2019/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 18 Juli 2019. Rian diancam Pasal 310 ayat 1 KUHP dan atau Pasal 311 ayat 1 KUHP dan atau Pasal 14 ayat 1, 2 UU No. 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Hukum Pidana Pencemaran nama baik dan atau fitnah dan atau menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran.

Dalam laporan ini, Taufiqqurrahman membawa bukti berupa video saat Rian saat konferensi pers di kantor PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (15/7) lalu. Taufiqqurrahman mengklaim didukung penuh oleh seluruh anggota DPRD DKI Jakarta.

"Saya anggota DPRD juga, saya ke sini sudah koordinasi ke anggota DPRD lain, insyallah mendukung saya juga," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest sempat mengungkap adanya dugaan politik uang dalam proses pemilihan wagub DKI Jakarta. Hal ini disampaikannya dalam sebuah konferensi pers pada hari Senin, 15 Juli 2019.

Saat itu, Rian menyatakan anggota DPRD DKI menerima uang untuk datang di kuorum pemilihan wagub DKI. Sehingga, siapa pun yang terpilih nantinya memang sudah diatur sejak awal.

"Pokoknya untuk datang di kuorum, untuk datang duduk itu ada uangnya. Jadi nanti siapa pun ini bisa atur apakah paripurna mau jadi menyetujui atau menolak. Terserah yang mengatur ini semua. Siapa yang mau ikut diatur ada uangnya, kebayang ya dan satu kursi ratusan juta. Tapi ini rumor ya sekali lagi, saya sampaikan, rumor," tutur Rian. [noe]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini