LIVE

Ketua DPRD NTB Dituding Mainkan Anggaran Miliaran, Begini Modusnya

Baiq Isvie Rupaeda, diduga terlibat dalam pengelolaan dana siluman yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.

demo mahasiswa
Ketua DPRD NTB Dituding Mainkan Anggaran Miliaran, Begini Modusnya
Ketua DPRD NTB Dituding Mainkan Anggaran Miliaran, Begini Modusnya (merdeka.com)

Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Isvie Rupaeda, diduga terlibat dalam pengelolaan dana siluman yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. 

Dana tersebut disebut-sebut tersebar di sejumlah dinas di luar anggaran pokok pikiran (pokir) resmi yang tercatat secara administratif.Menurut Komite Mahasiswa dan Pemuda NTB Jakarta, pada tahun 2025 pokir resmi Isvie hanya sebesar Rp12,3 miliar. 

Namun, berdasarkan penelusuran mereka, ditemukan anggaran tambahan yang tersembunyi di berbagai dinas, antara lain Dinas PUPR sebesar Rp65 miliar, Dinas Perumahan dan Permukiman Rp77 miliar, dan Dinas Pertanian Rp40 miliar.

Untuk menyamarkan dana tersebut, Isvie diduga menggunakan istilah ‘direktif’. Padahal, dalam sistem anggaran daerah, istilah ini hanya berlaku jika merupakan arahan resmi dari kepala daerah.

“Praktik seperti ini juga ditemukan pada pokir tahun 2024, di mana pokir resmi Isvie hanya tercatat Rp14 miliar dalam MCP KPK,” demikian pernyataan sikap yang dibacakan Koordinator Aksi Komite Mahasiswa dan Pemuda NTB Jakarta, Ahmad Andi di depan Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta pada Rabu (17/7).

Lebih lanjut, istilah ‘direktif kepala daerah’ ditemukan tersebar di berbagai dinas, termasuk Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Dinas Pertanian. 

Dugaan kuat mengarah bahwa dana tersebut bukan berasal dari instruksi resmi kepala daerah, melainkan bentuk manipulasi anggaran yang diduga dilakukan oleh Ketua DPRD NTB.

Komite Mahasiswa dan Pemuda NTB Jakarta mendesak Kejaksaan Agung untuk segera melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap Baiq Isvie Rupaeda. Mereka juga menuntut agar dana siluman tersebut diusut tuntas dan meminta aparat penegak hukum menyelidiki kemungkinan gratifikasi dari para kontraktor yang terlibat.

“Ini penting agar praktik korupsi berjamaah yang menyengsarakan rakyat bisa dihentikan,” kata Ahmad Andi.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Transmigran Bertaruh Hidup di Kebun Karet, bak Ayam Kehilangan Induk

{{caption}}
Gelapkan Mobil, Pelarian Pecatan Polisi Berakhir di Kandang Kambing

{{caption}}
Puluhan Lapak dan Rumah di Kalideres Terbakar, Penyebab Masih Misterius

{{caption}}
Penembakan Terjadi Dekat Gedung Putih, Satu Warga Terluka

{{caption}}
Kabur Jelang Akad Nikah, Pengantin Wanita Ditemukan Bareng Pria Lain di Hotel Pati

{{caption}}
Hujan Sedang hingga Lebat Berpotensi Guyur Sejumlah Kota, Ini Daftarnya

Topik Terkait
{{caption}}
Kejati NTB Apresiasi Dukungan Masyarakat dalam Pengusutan Kasus Suap DPRD NTB

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengapresiasi dukungan publik untuk menindaklanjuti dugaan suap yang melibatkan 15 anggota DPRD NTB, memicu pertanyaan tentang penegakan hukum dalam kasus suap DPRD NTB.

Kejati NTB
{{caption}}
Polda NTB Periksa Dokumen Sitaan, Perkuat Dugaan Pungli di Dikbudpora Bima

Polda NTB intensif memeriksa dokumen hasil penggeledahan di kantor Dikbudpora Bima, memperkuat dugaan pungutan liar terkait Tunjangan Khusus Daerah Terpencil yang merugikan guru.

Polda NTB
{{caption}}
Polda NTB Tetapkan Kabid PTK sebagai Tersangka Kasus Pungli Dikbudpora Bima

Polda NTB berhasil mengungkap kasus dugaan pemerasan dan pungutan liar (pungli) di Dikbudpora Bima, menetapkan seorang Kepala Bidang PTK berinisial IR sebagai tersangka. Kasus Pungli Dikbudpora Bima ini melibatkan guru penerima tunjangan.

hukum
{{caption}}
Terungkap! Dana Siluman Pokir DPRD NTB Rp1,8 Miliar Disita Kejati, Ketua DPRD Hormati Proses Hukum

Kejaksaan Tinggi NTB telah menyita dana siluman pokir DPRD NTB sebesar Rp1,8 miliar yang diduga terkait anggaran 2025, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda hormati proses hukum.

Dana Siluman Pokir
{{caption}}
Kronologi Kepala Desa Mojotengah Selewengkan Dana Air Bersih dari Kas

Kajari Batang Efi Paulin Numberi mengatakan dugaan kasus korupsi oleh D berawal pada Juli 2024 saat Pemerintah Desa Mojotengah

korupsi dana desa
{{caption}}
Korupsi Dana Desa Rp527 Juta, Mantan Kades Sitinjo II Ditangkap Polisi

Polres Dairi menangkap mantan kepala desa Sitinjo II terkait kasus korupsi dana desa senilai Rp527 juta.

Korupsi
{{caption}}
Wamendiktisainstek Temui Mahasiswa Demo, Bantah Isu Penutupan Prodi

Wamendiktisaintek Fauzan temui mahasiswa demo dan bantah isu penutupan prodi. Mahasiswa beri kartu kuning dan kritik kebijakan pendidikan.

berita update
{{caption}}
Aksi Hardiknas Makassar Berlangsung Kondusif, Mahasiswa Soroti Komersialisasi Pendidikan

Peringatan Aksi Hardiknas Makassar pada 2 Mei 2026 terpantau kondusif meski diwarnai kritik mahasiswa terhadap komersialisasi pendidikan dan tuntutan pendidikan gratis.

aksi mahasiswa
{{caption}}
Ojol Serbu UNM Makassar, Fasilitas Kampus Rusak Akibat Solidaritas

Ratusan pengemudi ojek online (ojol) menyerbu Kampus UNM Makassar dan merusak fasilitas setelah rekan mereka diduga dipukuli mahasiswa saat demonstrasi. Insiden ini memicu solidaritas kuat di kalangan ojol.

demo mahasiswa
{{caption}}
Fakta Unik: BEM PTNU Se-Nusantara Desak KPI Tindak Tegas Tayangan Melecehkan Pesantren, Ini Alasannya!

BEM PTNU se-Nusantara desak KPI agar menindak tegas tayangan televisi yang dinilai melecehkan pesantren. Aksi ini bentuk protes serius, ada apa sebenarnya?

bem ptnu
{{caption}}
Wagub Banten Sebut Demo Mahasiswa 'Kritik Membangun' di HUT ke-25 Provinsi, Ini Maksudnya!

Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah menanggapi demo mahasiswa saat HUT ke-25 Banten sebagai kritik membangun, meskipun mahasiswa menyoroti pembangunan yang 'melehoy'.

banten melehoy
{{caption}}
KemenHAM Turunkan Tiga Tim Khusus, Berharap Seminggu Ada Kabar: Misteri Pencarian Orang Hilang Pascademo Terus Diusut

Kementerian HAM membentuk tiga tim khusus untuk mengusut kasus **Pencarian Orang Hilang Pascademo** akhir Agustus 2025. Apa yang sebenarnya terjadi pada Bima, Farhan, dan Reno?

bima permana