Ketua DPRD dan Plt Kadis PUPR Muara Enim Didakwa Pasal Berlapis

Senin, 14 September 2020 14:36 Reporter : Irwanto
Ketua DPRD dan Plt Kadis PUPR Muara Enim Didakwa Pasal Berlapis ilustrasi pengadilan. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Pengadilan Negeri Tipikor Palembang menggelar sidang perdana kasus dugaan suap pembangunan 16 paket proyek jalan Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (14/9). Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Erma Suhartini digelar secara virtual.

Kedua terdakwa, Aries HB (Ketua DPRD Muara Enim) dan Ramlan Suryadi (Plt Kepala Dinas PUPR Muara Enim) didakwa pasal berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya didakwa melanggar Pasal 13 huruf H dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

JPU KPK Januar Dwi Nugroho mengungkapkan, kedua terdakwa diyakini menerima suap fee proyek dari kontraktor Robi Okta Fahlevi yang telah dijatuhi vonis bersalah pada sidang beberapa waktu lalu. Terdakwa Aries HB menerima total Rp3,031 miliar dan Ramlah Suryadi menerima Rp1,115 miliar.

"Kedua terdakwa melanggar Pasal 12 huruf H dan Pasal 11 UU tindak pidana korupsi karena mengetahui dan ikut serta menerima suap fee proyek pengerjaan jalan di Kabupaten Muara Enim," ungkap Januar.

Setelah mendengar dakwaan dari JPU, Ketua Majelis Hakim Erma Suhartini menunda persidangan dan dilanjutkan pada Senin pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Kedua terdakwa juga tidak menyampaikan pembelaan di persidangan itu.

"Kami rasa sudah cukup karena semuanya tercantum di dakwaan terkait pokok perkara," kata penasihay hukum kedua terdakwa M Husni Candra.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Plt Kepala Dinas PUPR Muara Enim Ramlan Suryadi dan Ketua DPRD Muara Enim Aries HB sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek-proyek di Dinas PUPR Muara Enim Tahun 2019. Keduanya dijerat sebagai tersangka berdasarkan pengembangan kasus yang telah menjerat Bupati nonaktif Muara Enim Ahmad Yani, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim
Elfin Muhtar dan bos PT Enra Sari, Robi Okta Fahlefi.

Kasus ini bermula saat Dinas PUPR Muara Enim hendak melaksanakan pengerjaan pembangunan jalan pada tahun 2019. Untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, Robi Okta diduga memberikan suap kepada beberapa pihak.
Selain kepada Ahmad Yani yang merupakan Bupati Muara Enim, Robi Okta diduga memberikan uang suap sebesar Rp3,031 miliar dalam kurun waktu Mei hingga Agustus 2019 kepada Aries HB.

Pemberian ini diduga berhubungan dengan commitment fee perolehan Robi Okta atas 16 paket pekerjaan di Muara Enim. Sementara Ramlan Suryadi diduga menerima suap dari Robi sebesar Rp1,115 miliar. Selain itu Robi juga diduga memberikan satu unit telepon genggam merek Samsung Note 10 kepada Ramlan. [eko]

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Muara Enim
  3. Kasus Korupsi
  4. Palembang
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini