Merdeka.com - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 2012 tentang pembatasan pemberian remisi sedang dalam perbincangan hangat. Hal ini lantaran PP tersebut dituding sebagai biang kerok dalam kerusuhan di lapas Tanjung Gusta Medan.

Ketua DPR Marzuki Alie pun mengatakan memang ada kontroversi dalam PP tersebut.

"Memang ada yang kontroversial di PP nomor 9 tahun 2012, 'katanya' dalam pengeluaran PP itu makanya sekarang lagi digugat sama Yusril di MA," kata Marzuki di Gedung DPR, Senin (15/7).

Menurutnya, semua pihak harusnya tinggal menunggu hasil gugatan itu. Jangan malah memanas-manasi keadaan.

"Biarkanlah dulu nanti dibuktikan apa betul PP itu salah atau tidak," ujarnya.

Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mengatakan untuk mengatasi pelanggaran hukum, diperlukan dasar hukum yang jelas pula. "Jika ingin memperbaiki PP itu maka harus dengan cara-cara yang benar," tutupnya.

Sebelumnya Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menyebut bahwa kerusuhan di Tanjung Gusta dipicu penolakan terhadap PP tersebut. Amir pun berjanji akan segera mengevaluasi keberadaan PP tersebut.