Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua DPR: Penyerapan Anggaran PEN 2022 Masih Rendah, Harus Ada Perbaikan

Ketua DPR: Penyerapan Anggaran PEN 2022 Masih Rendah, Harus Ada Perbaikan Penyaluran bansos tunai Rp300 ribu lewat Pos. ©2021 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengoptimalkan penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sebab penyerapan anggaran yang rendah akan menghambat roda perekonomian nasional.

“Kami mengingatkan Pemerintah untuk mengakselerasi penyerapan anggaran program PEN agar roda perekonomian tetap bergerak demi kesejahteraan rakyat," ujar Puan dalam keterangannya, Rabu (25/5).

Penyerapan anggaran PEN Tahun 2022 baru mencapai 17,73 persen atau Rp80,79 triliun dari pagu anggaran Rp455,62 triliun. Menurut Puan, penyerapan anggaran per 13 Mei 2022 masih cukup rendah.

"Kita harus belajar dari tahun lalu di mana realisasi anggaran program PEN tahun 2021 tidak mencapai 100%. Harus ada perbaikan supaya anggaran PEN dapat terserap maksimal," ujar Puan.

Puan mengatakan, DPR mendukung program pemulihan ekonomi pemerintah melalui fungsi anggaran. Maka itu, Puan meminta kementerian dan lembaga merealisasikan program kerja agar dana PEN dapat terserap.

"Di tengah situasi ekonomi yang belum pulih, DPR RI meminta Pemerintah untuk terus fokus dalam merealisasikan program-program PEN yang berdampak langsung pada masyarakat," kata Ketua DPP PDIP ini.

Puan menyoroti anggaran penanganan kesehatan yang baru terserap 12,42% atau Rp 15,2 triliun dari alokasi Rp122,5 triliun. Pemerintah daerah diminta memastikan anggaran penanganan kesehatan didistribusikan, terutama pembayaran insentif tenaga kesehatan.

"Tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan kesehatan di masa pandemi Covid-19 harus benar-benar diperhatikan kesehatan, keselamatan, serta kesejahteraannya," ujarnya.

"Jangan sampai mereka yang telah berjuang dan mempertaruhkan nyawanya demi kesehatan masyarakat malah belum memperoleh haknya," tambah mantan Menko PMK ini.

Pemerintah pusat diminta mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam menyalurkan insentif tenaga kesehatan agar tepat sasaran. Serta mengenai pembayaran klaim, penanganan Covid-19 melalui dana desa, serta insentif perpajakan vaksin atau alat kesehatan.

"Kami juga berharap realisasi anggaran perlindungan sosial bisa semakin dioptimalkan. Apalagi semester I-2022 hampir berakhir. Pemerintah harus menggenjot program bantuan sosial, PKH, BLT, dan program perlindungan sosial lainnya," kata Puan.

Berdasarkan data per medio Mei 2022, anggaran perlindungan sosial baru terserap 33% atau Rp51,09 triliun dari total Rp154,7 triliun. Puan juga mengkritik rendahnya serapan anggaran tersebut.

"Padahal, anggaran perlindungan sosial ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat serta penanganan kemiskinan ekstrem. Kami minta ada percepatan merealisasikan program-program bantuan kepada rakyat," ujarnya.

Puan juga menyoroti penyerapan anggaran pada penguatan ekonomi yang realisasinya baru Rp 14,48 triliun atau 8,1% dari pagu Rp 178,32 triliun. Alokasi tersebut dipakai untuk program pariwisata, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dukungan UMKM, serta pemberian insentif perpajakan.

"Kami mendorong agar Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang sudah dijanjikan sejak beberapa waktu lalu bisa cepat cair untuk membantu pekerja yang membutuhkan," ucapnya.

Pemerintah Pusat pun didorong untuk melakukan evaluasi dan pengawasan berkala untuk mempercepat penyerapan anggaran. Selain itu, harus ada pendampingan pada pelaksanaan program PEN yang ada di kementerian/lembaga, mulai dari perencanaan, realisasi anggaran, dan pelaksanaan program.

(mdk/ray)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada

Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada

Pemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.

Baca Selengkapnya
MenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari

MenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari

KemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Panen Bergeser, Mendag Tak Bisa Pastikan Harga Beras Turun Dalam Waktu Dekat

Panen Bergeser, Mendag Tak Bisa Pastikan Harga Beras Turun Dalam Waktu Dekat

Pemerintah terus berupaya mengatasi kelangkaan dan mahalnya harga beras.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000

Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000

Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.

Baca Selengkapnya
5 Perampok Bercadar Sekap Karyawan SPBU di Kediri, Gasak Uang Rp35 Juta

5 Perampok Bercadar Sekap Karyawan SPBU di Kediri, Gasak Uang Rp35 Juta

Kedua tangannya diikat dengan sabuk dan mulutnya disumpal kain.

Baca Selengkapnya
Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"

Baca Selengkapnya