Ketua DPR: Penyerapan Anggaran PEN 2022 Masih Rendah, Harus Ada Perbaikan

Rabu, 25 Mei 2022 13:53 Reporter : Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengoptimalkan penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sebab penyerapan anggaran yang rendah akan menghambat roda perekonomian nasional.

“Kami mengingatkan Pemerintah untuk mengakselerasi penyerapan anggaran program PEN agar roda perekonomian tetap bergerak demi kesejahteraan rakyat," ujar Puan dalam keterangannya, Rabu (25/5).

Penyerapan anggaran PEN Tahun 2022 baru mencapai 17,73 persen atau Rp80,79 triliun dari pagu anggaran Rp455,62 triliun. Menurut Puan, penyerapan anggaran per 13 Mei 2022 masih cukup rendah.

"Kita harus belajar dari tahun lalu di mana realisasi anggaran program PEN tahun 2021 tidak mencapai 100%. Harus ada perbaikan supaya anggaran PEN dapat terserap maksimal," ujar Puan.

Puan mengatakan, DPR mendukung program pemulihan ekonomi pemerintah melalui fungsi anggaran. Maka itu, Puan meminta kementerian dan lembaga merealisasikan program kerja agar dana PEN dapat terserap.

"Di tengah situasi ekonomi yang belum pulih, DPR RI meminta Pemerintah untuk terus fokus dalam merealisasikan program-program PEN yang berdampak langsung pada masyarakat," kata Ketua DPP PDIP ini.

Puan menyoroti anggaran penanganan kesehatan yang baru terserap 12,42% atau Rp 15,2 triliun dari alokasi Rp122,5 triliun. Pemerintah daerah diminta memastikan anggaran penanganan kesehatan didistribusikan, terutama pembayaran insentif tenaga kesehatan.

"Tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan kesehatan di masa pandemi Covid-19 harus benar-benar diperhatikan kesehatan, keselamatan, serta kesejahteraannya," ujarnya.

"Jangan sampai mereka yang telah berjuang dan mempertaruhkan nyawanya demi kesehatan masyarakat malah belum memperoleh haknya," tambah mantan Menko PMK ini.

Pemerintah pusat diminta mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam menyalurkan insentif tenaga kesehatan agar tepat sasaran. Serta mengenai pembayaran klaim, penanganan Covid-19 melalui dana desa, serta insentif perpajakan vaksin atau alat kesehatan.

"Kami juga berharap realisasi anggaran perlindungan sosial bisa semakin dioptimalkan. Apalagi semester I-2022 hampir berakhir. Pemerintah harus menggenjot program bantuan sosial, PKH, BLT, dan program perlindungan sosial lainnya," kata Puan.

2 dari 2 halaman

Berdasarkan data per medio Mei 2022, anggaran perlindungan sosial baru terserap 33% atau Rp51,09 triliun dari total Rp154,7 triliun. Puan juga mengkritik rendahnya serapan anggaran tersebut.

"Padahal, anggaran perlindungan sosial ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat serta penanganan kemiskinan ekstrem. Kami minta ada percepatan merealisasikan program-program bantuan kepada rakyat," ujarnya.

Puan juga menyoroti penyerapan anggaran pada penguatan ekonomi yang realisasinya baru Rp 14,48 triliun atau 8,1% dari pagu Rp 178,32 triliun. Alokasi tersebut dipakai untuk program pariwisata, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dukungan UMKM, serta pemberian insentif perpajakan.

"Kami mendorong agar Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang sudah dijanjikan sejak beberapa waktu lalu bisa cepat cair untuk membantu pekerja yang membutuhkan," ucapnya.

Pemerintah Pusat pun didorong untuk melakukan evaluasi dan pengawasan berkala untuk mempercepat penyerapan anggaran. Selain itu, harus ada pendampingan pada pelaksanaan program PEN yang ada di kementerian/lembaga, mulai dari perencanaan, realisasi anggaran, dan pelaksanaan program.

[ray]