Merdeka.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung langkah pemerintah merealokasikan anggaran negara untuk kepentingan penanggulangan pandemi COVID-19. Kewenangan pemerintah itu tertuang dalam UU APBN Tahun Anggaran 2020.

"Percepatan penanggulangan wabah COVID-19 membutuhkan dana yang besar untuk pengadaan peralatan dan infrastruktur medis bagi kepentingan pencegahan maupun pengobatan," kata Puan Maharani dilansir Antara, Senin (23/3).

Dia menjelaskan anggaran tersebut harus dimanfaatkan untuk pengadaan alat dan fasilitas "screening" tes COVID-19 massal secara gratis dan penambahan alat perlindungan diri bagi tenaga kesehatan.

Selain itu, menurut dia, anggaran dapat digunakan untuk penambahan fasilitas rumah sakit, pengobatan gratis bagi pasien COVID-19, serta upaya-upaya menangkal penyebaran virus tersebut.

Terkait dampak ekonomi akibat pandemi Corona, Puan meminta pemerintah dapat memprioritaskannya pada penguatan daya beli masyarakat.

"Realokasi anggaran negara bisa diarahkan pada program-program penguatan daya beli masyarakat yang terdampak wabah COVID-19, terutama mereka-mereka yang kehilangan pendapatan akibat kebijakan 'social distancing', serta pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan wabah virus tersebut," ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan itu, juga meminta pemerintah harus mengantisipasi melonjaknya angka inflasi, terutama akibat melonjaknya harga kebutuhan pokok dan alat medis yang terkait penanganan wabah COVID-19.

Puan menilai pemerintah melalui Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Bulog dan BUMN perlu berkoordinasi untuk meningkatkan kekuatan stok pangan dan alat medis pelindung diri akibat lonjakan permintaan dan pembelian barang tersebut.

"Pemerintah bersama Bank Indonesia agar terus berkoordinasi meredam pelemahan rupiah. Selain kebijakan moneter yang efektif, langkah-langkah pemerintah yang terukur dan kredibel dalam penanganan wabah COVID-19 akan memperkuat kepercayaan pasar, sehingga dapat meredam kejatuhan nilai tukar rupiah," tegas dia.

Puan menegaskan DPR melalui komisi-komisi terkait akan mengawasi penggunaan realokasi anggaran tersebut agar pemanfaatannya sesuai dengan program penanggulangan COVID-19 serta program penanggulangan dampak ekonominya.