Ketua DPR dan MPR nilai penangkapan Bupati Cirebon akibat ongkos politik tinggi

Kamis, 25 Oktober 2018 16:14 Reporter : Sania Mashabi
Ketua DPR dan MPR nilai penangkapan Bupati Cirebon akibat ongkos politik tinggi Bupati Cirebon Sunjaya. ©2017 merdeka.com/Andrian Salam Wiyono

Merdeka.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) penangkapan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra oleh tim penyidik KPK terkait kasus jual beli jabatan menandakan sistem demokrasi di Indonesia perlu diperbaiki. Sebab, kata dia, sistem pemilihan kepala daerah secara langsung digunakan saat ini membutuhkan biaya politik yang tinggi.

"Ya menurut saya yang harus dievaluasi sistem demokrasi kita," kata Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10).

"Kesimpulan tim ahli yang saya rekrut dengan berbagai kajian-kajian yang ada, politik biaya tinggi, yang ditimbulkan karena pemilihan langsung itu yang menjadi akar persoalan mengapa masalah korupsi bagi para kepala daerah tidak pernah selesai dan bahkan makin," imbuh politisi Partai Golkar ini.

Bamsoet menilai seharusnya sistem pemilihan di Indonesia bisa ditekankan pada sistem yang lebih elegan dan bisa mengurangi angka pemicu korupsi jabatan. Walaupun, dia masih menginginkan sistem pemilihan secara langsung.

"Di evaluasi lagi dan kepada sistem yang lebih memungkinkan kita berdemokrasi secara elegan dan tidak berpragmatis," ujarnya.

Menurut dia, jika pemilihan dilakukan secara tidak langsung maka akan mengurangi angka korupsi. Alasannya, karena biaya politik menjadi lebih sedikit.

"Skalanya mungkin lebih kecil karena didiskusi kita dengan berbagai pihak termasuk penegak hukum mengawasi 50-60 orang DPRD yang memilih kepala daerah jauh lebih mudah dan tidak memerlukan money politic," ungkapnya.

Di tempat yang sama, Ketua MPR Zulkifli Hasan juga menilai OTT kepala daerah marak terjadi karena biaya politik yang tinggi. Terutama di pembiayaan saksi di TPS.

"Contoh saja yang saya selalu beri contoh kan lagi bahas soal saksi kan gitu. Pilgub jawa barat, jawa tengah, jawa timur saksinya Rp 100 ribu lah kan orang enggak boleh cari uang partainya uangnya dari mana? kan tetep bayar saksi," kata Zulkifli.

"Masalahnya ada yang ketauan ada yang tidak itu aja. Cobalah kalau semua bupati dipanggil semua sekarang coba cek seluruh DPRD, DPRD kota kabupaten uang ketok palu itu ada ya," ucapnya.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra karena diduga menerima suap jual-beli jabatan. Selain Sunjaya, lembaga antirasuah itu juga mengamankan 6 orang lainnya. [gil]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini