Ketua BPK hadiri paripurna DPD, anggap OSO resmi karena disumpah MA
Merdeka.com - Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hari ini telah dilaksanakan oleh pimpinan baru DPD Oesman Sapta Odang (OSO). Dalam sidang juga diagendakan adanya penyerahan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke DPD.
Ketua BPK Harry Azhar Aziz mengatakan kehadirannya hanya mematuhi aturan hukum yang ada. Dia pun enggan untuk ikut campur terlalu jauh terhadap urusan internal DPD.
"Ya kita hanya berpegang pada aturan yang berlaku saja. Kita tidak urusi internal DPD. Kita lembaga antar lembaga," kata Harry, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/4).
Menurutnya kepemimpinan OSO sah karena sudah disumpah oleh Mahkamah Agung (MA). Oleh karena itu dia menghadiri sidang paripurna ini.
"Kalau pimpinan DPD disumpah oleh MA. Kita akan hadir. Itu bunyi aturan birokrasi kita," ujarnya.
Sebelumnya, dalam sidang paripurna sempat terjadi kericuhan. Anggota DPD kubu Hemas melakukan aksi protes dengan membuat poster yang bertuliskan 'Sipur 3 April 2017 Inkontitusional'. Merasa aspirasinya tidak didengarkan oleh OSO, anggota DPD kubu Hemas melakukan Walk Out dari ruang sidang.
Menurut anggota DPD Ana Latuconsina, ini sudah direncanakan sebagai aksi protes. "Memang kita sengaja karena kita ingin seperti mereka berantem-berantem mangkanya semua soft (lembut) ya. Enggak boleh anarkis," ucap Ana.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaDPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT
Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaPKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI
Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka
Baca SelengkapnyaKepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi
Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.
Baca SelengkapnyaPimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir
apakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.
Baca Selengkapnya3 Pejabat BPPD Sidoarjo Dicecar KPK Dugaan Pemotongan Dana ASN Mengalir ke Bupati Mudhlor Ali
Permintaan dana insentif itu disampaikan SW secara langsung.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Sempat Lolos OTT, KPK Buka Suara
OTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.
Baca SelengkapnyaAda Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca Selengkapnya