Ketika SBY terganggu kepala BIN panggil gubernur Papua

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono secara khusus menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jumat (27/10) lalu. Selain menyinggung Undang-Undang Ormas, SBY juga menyinggung langkah Kepala BIN Budi Gunawan memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe.

Pertemuan itu sempat heboh di media sosial. Anjangsana dilakukan di rumah Budi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 5 September lalu. Selain BG dan Lukas, hadir juga Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw. Berbagai informasi seliweran, salah satunya membahas soal Pilpres dan Pilkada Papua.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan membenarkan jika SBY sempat mengkonfirmasi hal tersebut. Seperti diketahui, Lukas merupakan ketua DPD Papua Demokrat. Dia merupakan calon petahana.

"Presiden Jokowi lagi-lagi merespons dengan baik dan berjanji akan mencari tahu lebih jauh serta memastikan hal-hal serupa itu tidak dikembangkan ke depan."

Menurut Hinca, jangan sampai ada aparat penegak hukum menggunakan posisinya untuk melakukan tekanan karena faktor politik. Partai Demokrat meminta hukum jangan dipolitisasi.

"Kejadian kasus Gubernur Papua Lukas Enembe yang diduga menerima tekanan dari pimpinan tertinggi BIN terkait Pilkada Papua diminta agar menjadi perhatian serius Presiden," kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Roy Suryo juga membenarkan jika pertemuan juga menyinggung soal Lukas. "Pak SBY juga meminta kepada Presiden Jokowi agar pejabat-pejabat negara menghindari tindakan yang tidak sepatutnya, sebagaimana yang terjadi saat insiden pemanggilan Gubernur Papua Lukas Enembe," tegasnya.

Demokrat pun sampai membuat tim investigasi yang dipimpin Benny K Harman menelusuri pertemuan tersebut. Dari hasil komunikasi secara internal dapat disimpulkan bahwa Lukas perlu mendapatkan perlindungan atas keamanan dan keselamatan pribadinya.

"Partai Demokrat memohon kepada negara utamanya aparat keamanan untuk memberikan perlindungan kepada Lukas Enembe agar keamanan dan keselamatan pribadinya terjaga," tutur Benny.

Sebelumnya, Lukas dengan tegas membantah jika Polri dan BIN akan memasangkan dirinya dengan Paulus di Pilgub Papua 2018, yang viral beberapa hari ini. Menurutnya, dalam pertemuan itu dirinya melaporkan agar persatuan dan kesatuan bisa terjadi di Papua.

"Bukan itu (dipasangkan dengan Paulus). Banyak hal yang dilaporkan dan minta petunjuk dari Kepala BIN," ujarnya dalam keterangan tertulis diperoleh merdeka.com, Jumat (15/9).

‎Pertemuan itu, lanjut dia, membahas banyak hal. Salah satunya adalah mengenai kejadian pasca-Pilkada serentak 2017. Seperti diketahui, ada beberapa kabupaten/kota di Papua yang melaksanakan pemilihan.

Lukas meminta kepada Kepala BIN agar disampaikan kepada Mendagri untuk segera dilakukan pelantikan. "Bahkan ada lima wilayah yang PSU (pemilihan suara ulang). Sesuai putusan MK (Mahkamah Agung) harus segera dilantik. Saya meminta arahan agar tidak terjadi bentrok nanti," tuturnya. [did]

Irjen Paulus Waterpauw mengatakan pertemuan itu sebatas membahas situasi di Papua.

"Kalau itu seingat saya pertemuan membahas situasi di Papua, terlepas dari jabatan saya sebagai Kapolda Sumatera Utara kan," kata Paulus di Mapolda Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Senin (18/9).

Mantan Wakabaintelkam Polri itu pun mengutarakan bahwa kehadirannya itu juga untuk melakukan komunikasi dengan Lukas setelah ada Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada).

"Ada komunikasi yang diperlukan terkait situasi di Papua, baik dalam rangka Pemilukada maupun pasca Pemilukada," tuturnya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Rikwanto membenarkan adanya pertemuan itu. "Sebenarnya itu pertemuan internal, bukan untuk diekspos," kata Rikwanto melalui keterangan tertulis, Jumat (15/9) malam.

Rikwanto membantah jika pertemuan disebut-sebut membahas sejumlah agenda politik. Di media sosial beredar kabar bahwa pertemuan itu membahas peta politik Pilkada 2018. "Tentang isi pertemuan yang beredar di medsos, itu hoaks," katanya.

Rikwanto menyebut bahwa pertemuan itu membahas upaya pengamanan Pilkada Serentak 2018 di Papua. "Itu terkait dengan akan diselenggarakan Pilkada serentak pada 2018, Polri dan BIN memandang perlu dilakukan konsolidasi terutama menyangkut dengan aspek keamanan," kata Rikwanto.