Ketika Hakim Agung Gelap Mata, Sikat Rp800 Juta untuk Kondisikan Putusan

Sabtu, 24 September 2022 06:00 Reporter : Syifa Hanifah
Ketika Hakim Agung Gelap Mata, Sikat Rp800 Juta untuk Kondisikan Putusan KPK tahan Hakim Agung Sudrajad Dimyati. ©2022 Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati (SD) sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Dia merupakan hakim agung pertama yang ditetapkan lembaga antirasuah sebagai tersangka.

KPK sebelumnya memang menjerat sejumlah hakim dan pejabat di MA. Namun tidak satu pun hakim agung.

Kasus suap kepada Sudrajad Dimyati terungkap dari operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta dan Semarang, Jawa Tengah pada Rabu, 21 September 2022 hingga Kamis, 22 September 2022.

Dalam OTT itu, KPK mengamankan delapan orang, yakni Desy Yustria, Muhajir Habibie, Edi Wibowo, Albasri, Elly Tri, Nurmanto Akmal (PNS MA), Yosep Parera, dan Eko Suparno. Dalam OTT itu, tim KPK juga mengamankan uang yang diduga suap senilai SGD205.000 dan Rp50 juta.

Uang SGD205.000 diamankan saat tim KPK menangkap Desy Yustria di kediamannya. Sementara uang Rp50 juta diamankan dari Albasri yang menyerahkan diri ke Gedung KPK.

Ketua KPK Firli Bahuri, menyebut, Hakim Agung Sudrajad, Elly Tri Pangestu, Desy Yustria, Muhajir Habibie, Redi, dan Albasri diduga menerima sejumlah uang dari Heryanto Tanaka, Ivan Dwi Kusuma Sujanto, Yosep Parera, dan Eko Suparno. Suap diduga berkaitan dengan upaya kasasi di MA atas putusan pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana.

"Dalam pengurusan kasasi ini, diduga YP (Yosep) dan ES (Eko) melakukan pertemuan dan komunikasi dengan beberapa pegawai di Kepaniteraan MA yang dinilai mampu menjadi penghubung hingga fasilitator dengan majelis hakim yang nantinya bisa mengondisikan putusan sesuai dengan keinginan YP dan ES," ungkap Firli.

2 dari 5 halaman

Terima Suap Rp800 Juta

Sudrajad Dimyati menerima Rp800 juta dari pihak yang beperkara di MA. Dia menerima uang tersebut melalui Hakim Yustisial yang juga Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu.

"SD (Sudrajad) menerima sekitar sejumlah Rp800 juta yang penerimaannya melalui ETP (Elly Tri)," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (23/9).

Firli mengatakan, uang Rp800 juta yang diterima Sudrajad itu untuk mengondisikan putusan kasasi gugatan perdata terkait dengan aktivitas dari koperasi simpan pinjam Intidana (ID) yang sebelumnya disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Gugatan diajukan Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto selaku debitur. Keduanya diwakili kuasa hukumnya bernama Yosep Parera dan Eko Suparno.

Merujuk situs MA, kasasi itu tercatat dengan nomor perkara 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Sudrajad Dimyati duduk sebagai anggota majelis bersama dengan Hakim Agung Ibrahim, sedangkan Hakim Agung Syamsul Ma'arif sebagai Ketua Majelis . Dalam putusan pada 31 Mei 2022, kasasi atas kepailitan itu dikabulkan oleh majelis.

3 dari 5 halaman

Tetapkan 10 Tersangka

KPK menjerat 10 tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Dua di antaranya yaitu: Hakim Agung Sudrajad Dimyati (SD) dan Hakim Yustisial atau Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu (ETP).

Selain Sudrajad dan Elly, delapan tersangka lainnya yakni, Desy Yustria (DY) selaku PNS pada Kepaniteraan MA, Muhajir Habibie (MH) selaku PNS pada Kepaniteraan MA, Kemudian dua PNS MA bernama Redi (RD) dan Albasri (AB), lalu dua pengacara bernama Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES), serta dua Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).

Dalam kasus ini Hakim Agung Sudrajad, Elly Tri Pangestu, Desy Yustria, Muhajir Habibie, Redi, dan Albasri diduga menerima sejumlah uang dari Heryanto Tanaka, Ivan Dwi Kusuma Sujanto, Yosep, dan Eko Suparno. Suap didiga berkaitan dengan upaya kasasi di MA atas putusan pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana.

Yosep dan Eko diduga melakukan pertemuan dan komunikasi dengan beberapa pegawai di Kepaniteraan MA yang dinilai mampu menjadi penghubung hingga fasilitator dengan majelis hakim yang nantinya bisa mengondisikan putusan sesuai dengan keinginan mereka.

Mereka dijerat dengan pasal sangkaan berbeda, yakni sebagai pihak pemberi dan penerima. Sebagai pemberi adalah HT, YP, ES dan IDKS. Mereka disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara mereka yang berperan sebagai penerima yaitu SD, DS, ETP, MH, RD dan AB. Masing-masing disangka melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

4 dari 5 halaman

Sudrajad Dimyati Menyerahkan Diri ke KPK

Hakim Agung Sudrajad Dimyati (SD) menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (23/9) seusai ditetapkan tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro mengatakan, Sudrajad minta meminta restu kepada pihaknya sebelum menyerah diri ke KPK. Kata Andi, SD siap memenuhi panggilan KPK.

"Tadi pagi ada ketemu dengan kami, minta restu bahwa siap menghadiri dan kami mendorong supaya menghadiri memenuhi panggilan KPK ini," kata Andi saat jumpa pers di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Jumat (23/9).

Andi enggan mengungkap kronologi lebih lanjut terkait penyerahan diri Sudrajad ke KPK. Alasannya, MA tak ingin dianggap seperti membela Sudrajad.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Hakim Agung Sudrajad Dimyati sudah ditahan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Alex, yang bersangkutan akan langsung dijebloskan ke dalam tahanan untuk 20 hari pertama.

"Saat ini tim penyidik kembali menahan satu tersangka yaitu SD (Sudrajad Dimyati) untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 23 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022 di Rutan KPK pada Kavling C1," kata Alex saat jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat (23/9).

5 dari 5 halaman

Pernah Diduga Terlibat Lobi-Lobi Seleksi Hakim Agung

Sebelum terjerat kasus dugaan korupsi, Hakim Sudrajad Dimyati pernah terlibat dugaan lobi-lobi terkait seleksi hakim agung. Kejadian itu terjadi pada tahun 2013 di DPR RI.

"Mengenai lobi itu terjadi di tahun 2013 dan pada saat itu," Ketua Komisi (KY) Mukti Fajar Nur Dewata saat jumpa pers di Kantor KY, Jakarta, Jumat (23/9).

Namun, kata Mukti, adanya lobi-lobi tersebut tidak terbukti. Sudrajad tetap lolos pada seleksi hakim agung saat itu.

"Informasi yang saya dapatkan bahwa itu tidak terbukti, sehingga kemudian saudara tersebut dinyatakan lolos pada proses seleksi calon hakim," ucapnya.

Komisi Yudisial (KY) bakal memberikan sanksi pemecatan tidak hormat kepada Hakim Agung Sudrajad Dimyati jika terbukti menerima suap di perkara Mahkamah Agung (MA). KY akan terlebih dahulu menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dengan MA.

"Sesuai tugas dan kewenangan KY kita akan melakukan pemeriksaan dan apabila cukup bukti dan sebagainya maka kita akan melakukan persidangan. Jika sanksinya masuk kategori berat dengan sanksi pemberhentian secara tidak hormat," kata Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata saat jumpa pers di kantor MA, Jakarta, Jumat (23/9). [yan]

Baca juga:
KPK Selidiki Kasus Rasuah Lain yang Diduga Libatkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati
Terkait Suap di MA, KPK Tahan Hakim Agung, Sudrajad Dimyati
Ditetapkan Tersangka Suap, Hakim Agung Sudrajad Dimyati Diberhentikan Sementara
Hakim Agung Jadi Tersangka, Wapres Dukung Upaya Pemberantasan Korupsi
Jejak Lima Hakim Korup yang Terjaring KPK
KPK Resmi Tahan Hakim Agung Sudrajad Dimyati Terkait Kasus Suap Perkara di MA

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini