Merdeka.com - Ketentuan pidana dalam Pasal 96, 100 dan 101 Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dinilai mengancam independensi aparat penegak hukum. Sebab, para aparat penegak hukum terancam dipidana jika tidak menjalankan amanah sesuai ketentuan dalam menangani kasus pidana anak.

Atas dasar itu, Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menilai, tidak seharusnya ketiga pasal itu memuat asas-asas kriminalisasi.

"Karena ada sanksi pidana, sehingga itu kami gugat," ujar perwakilan Ikahi, Lilik Mulyadi, usai mendaftarkan berkas permohonan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (24/10).

Lilik menilai, para pembuat UU berorientasi pada perlindungan terhadap anak. Tetapi, di lain pihak, pembuat UU seperti mengabaikan perlindungan bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam menjalankan wewenangnya.

"Padahal, dalam beberapa putusan, MK menekankan tentang keberadaan independensi yang dimiliki oleh para hakim," kata Lilik.

Selain itu, kata Lilik, pemberlakuan ketiga pasal dimaksud justru membatasi kekuasaan yang dimiliki hakim. Menurut dia, apabila hakim melakukan pelanggaran dengan tidak menjalankan kewajiban yang tercantum dalam UU seharusnya termasuk pelanggaran kode etik, bukan kode etik.

"Pelanggaran itu dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sanksi yang dikenakan pun berupa sanksi administrasi," terang Lilik.

Dalam permohonan ini, Ikahi menilai ketiga pasal yang dimaksud bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. "Kami meminta MK membatalkan ketiga pasal itu," pungkas Lilik.

Berikut norma pasal-pasal yang dimaksud:

Pasal 96

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 100

Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 101

Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.