Merdeka.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) yang menyebabkan sejumlah anak Indonesia meninggal berkesimpulan memiliki sejumlah pelanggaran HAM. Hal tersebut disampaikan dalam kesimpulan Komnas HAM.
"Terdapat sejumlah pelanggaran hak asasi manusia atas kasus Gangguan Ginjal Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak di Indonesia," tulis poin pertama kesimpulan penyelidikan Komnas HAM diterbitkan Sabtu (11/3).
Pelanggaran HAM-nya tersebut di antaranya hak untuk hidup, hak kesehatan, hak memperoleh keadilan, hak atas kesejahteraan, hak atas jaminan sosial, hak atas informasi, hak konsumen dan pelanggaran terhadap prinsip bisnis dan hak asasi manusia.
Sejauh ini, Komnas HAM menemukan sebanyak 326 kasus GGAPA pada anak selama tahun 2022 hingga 5 Februari 2023 di 27 Provinsi Indonesia. Kasus gagal ginjal itupun disebabkan lantaran kandungan EG/DEG dalam produk obat sirop yang dianggap beracun.
Selain itu, Komnas HAM juga menilai informasi terkait munculnya GGAPA terhadap publik lambat. Bahkan, dinilainya keterlambatan itu yang menyebabkan proses hukum juga terhambat.
"Proses pengawasan sistem kefarmasian (produksi dan distribusi obat) tidak dilakukan secara efektif dan koordinasi yang buruk antar lembaga otoritatif dan industri dalam sistem pelayanan kesehatan dan kefarmasian," tulis dalam keterangan Komnas HAM.
Komnas HAM pun berkesimpulan bahwasanya pemerintah dianggap tidak transparan dan tanggap dalam penangan kasus nasional itu.
"Terutama dalam memberikan informasi yang tepat dan cepat kepada publik dalam rangka meningkatkan kewaspadaan serta meminimalisir/mencegah bertambahnya korban," ungkap salah satu poin kesimpulan Komnas HAM.
Tidak hanya itu, Komnas HAM menganggap ada unsur kesengajaan mengubah bahan pembuatan obat ginjal pada anak yang tidak sesuai label dan peruntukannya. Alhasil, ratusan anak pun terdampak ada yang mengalami keracunan hingga kematian.
"Ini merupakan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana," kata Komnas HAM.
Sedangkan sebagai pengawas HAM, berpendapat terhadap kebijakan dan tindakan pengawasan terhadap sistem kefarmasian (produksi dan peredaran obat) tidak dilakukan secara efektif oleh pemerintah.
"Tata kelola kelembagaan dan koordinasi antar instansi pemerintah yang memiliki otoritas dalam pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dalam penanganan kasus GGAPA tidak efektif dan belum maksimal serta tidak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak," bunyi salah satu kesimpulan Komnas HAM.
Melihat itu, Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo mengakui bahwa negara telah melakukan pembiaran atau tindakan tindak efektif atas kasus ini.
"Mengakui bahwa negara melakukan pembiaran (tindakan tindak efektif) sehingga mengakibatkan hilangnya hak untuk hidup dan hak atas kesehatan bagi setidaknya 326 anak di Indonesia," bunyi salah satu poin rekomendasi Komnas HAM.
Komnas HAM juga merekomendasikan adanya regulasi khusus mengatur tentang sistem kefarmasian di Indonesia (RUU Kefarmasian). Mereka juga merekomendasikan perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, salah satunya terkait penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB).
"Salah satu substansi penting yaitu belum adanya pengaturan terkait kondisi darurat kesehatan yang diakibatkan oleh penyakit tidak menular sebagai KLB," kata Komnas HAM.
Baca juga:
Hasil Uji Lab Polri: Obat Praxion Aman Dikonsumsi
Menkes Masih Pantau Dua Pasien Suspek Gagal Ginjal Akut: Dugaan Infeksi
Satu Anak Suspek Gagal Ginjal Akut di Jakarta Dinyatakan Negatif
DKI Jelaskan Sakit Pasien Sempat Diduga Gagal Ginjal Akut: Mengarah Long Covid-19
Menkes Duga 2 Kasus Suspek di Cirebon dan Ambon Bukan Gagal Ginjal Akut
Diduga Alami Gagal Ginjal Akut, Balita Indramayu Dirujuk ke RSCM
Menkes Ungkap Pasien Gagal Ginjal di DKI Meninggal Akibat Minum Beberapa Obat Sirop
Advertisement
Hubungan Diputuskan, Pemuda di Gresik Perkosa Mantan Pacar
Sekitar 8 Menit yang laluJual Miras Oplosan, 2 Warga di Tasikmalaya Terancam Penjara 15 Tahun
Sekitar 24 Menit yang laluKemenkumham Matangkan Pemindahan ASN ke IKN
Sekitar 38 Menit yang laluRestoran Milik Rafael Alun di Yogyakarta Ditutup sejak Awal Juni 2023
Sekitar 47 Menit yang lalu78 Kg Sabu Gagal Beredar di Sulsel, Seorang Polisi dan WNA Malaysia Ditangkap
Sekitar 1 Jam yang laluBule Denmark Pamer Kemaluan di Bali Akhirnya Dideportasi
Sekitar 1 Jam yang laluViral Jemaah Kloter 14 Makassar Diusir dari Hotel di Arab Saudi, Ini Respons Kemenag
Sekitar 1 Jam yang laluCoba Kabur ke Batam, Tersangka TPPO Ditangkap di Bandara SSK II Pekanbaru
Sekitar 1 Jam yang laluGanjar Siapkan BRIDA Dukung Riset Mahasiswa Kembangkan Kendaraan Hemat Energi
Sekitar 2 Jam yang laluImigrasi Mulai Sebarkan Panduan Berperilaku untuk Wisman di Bali
Sekitar 2 Jam yang laluKebakaran Rumah di Pulogadung, 90 Petugas Damkar Dikerahkan
Sekitar 2 Jam yang laluBanyak Dokter Tak Hadir, Pasien RSUZA Banda Aceh Menumpuk di Poliklinik
Sekitar 2 Jam yang laluTenggelam di Danau Puri Tangerang, Dua Remaja Meninggal
Sekitar 2 Jam yang laluLuhut Minta LSM Diaudit: Banyak yang Gunakan Dana Tidak Jelas
Sekitar 2 Jam yang laluJual Miras Oplosan, 2 Warga di Tasikmalaya Terancam Penjara 15 Tahun
Sekitar 16 Menit yang laluJangan Tertipu, Begini Cara Membedakan Oli Asli dan Palsu
Sekitar 4 Jam yang laluBikin Oli Abal-Abal, Komplotan Ini Cuan Rp6,5 Miliar Sebulan
Sekitar 6 Jam yang laluBikin Geleng Kepala, Pria Ini Ikut Seleksi Brimob karena Salah Pencet saat Buka Web
Sekitar 8 Jam yang laluFerdy Sambo Kirim Bunga-Surat buat Anaknya yang Ultah ke-22, 'Mba Trisha Kesayangan'
Sekitar 6 Hari yang laluPesan Manis Sang Jenderal dan Istri dari Balik Jeruji di Hari Ultah Anak Perempuannya
Sekitar 6 Hari yang laluTerang-terangan Mahfud MD Sebut Ada Pejabat Bekingi Mafia, Singgung Rafael & Sambo
Sekitar 1 Minggu yang laluSurvei Populi Center: Citra Polri Mulai Membaik Pascakasus Ferdy Sambo
Sekitar 1 Minggu yang laluFerdy Sambo Kirim Bunga-Surat buat Anaknya yang Ultah ke-22, 'Mba Trisha Kesayangan'
Sekitar 6 Hari yang laluMenakar Peluang Kasasi Diajukan Putri Candrawathi, Mengurangi atau Perberat Hukuman?
Sekitar 2 Minggu yang laluMembaca Peluang Ferdy Sambo Lolos dari Hukuman Mati
Sekitar 2 Minggu yang laluSekuat Tenaga Ferdy Sambo Ingin Lolos dari Hukuman Mati
Sekitar 2 Minggu yang laluIntip Liburan Ronny Talapesy Pengacara Bharada E di Luar Negeri, Sosok Istri Disorot
Sekitar 1 Bulan yang laluPermohonan Banding Kandas, Ricky Rizal Tetap Dihukum 13 Tahun Penjara
Sekitar 1 Bulan yang laluFerdy Sambo Tak Hadir di Sidang Putusan Banding Vonis Mati
Sekitar 1 Bulan yang laluMinta Pasokan Serum dan Vaksin Antirabies, Viktor Laiskodat Telepon Menkes
Sekitar 1 Minggu yang laluSudin KPKP Jakarta Selatan Gelar Vaksin Rabies Gratis untuk Cegah Penyakit Menular
Sekitar 1 Minggu yang laluPersebaya Menyetujui Larangan Kehadiran Suporter Tamu di Liga 1 2023/2024
Sekitar 2 Jam yang laluLiga 1: Kesehatan Berangsur Membaik, Umuh Muchtar Mengaku Selalu Kepikiran Persib
Sekitar 2 Jam yang laluAdvertisement
Advertisement
Darynaufal Mulyaman, S.S., M.Si
Lecturer at Department of International Relations - FISIPOL UKIMeningkatkan Kemajuan ASEAN dalam 50 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia-Korea
Dicky Budiman
Peneliti dan Praktisi Global Health Security Griffith University AustraliaMemaknai Pencabutan Status Darurat Kesehatan Masyarakat Covid-19
Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami