Merdeka.com - Ombudsman kesal. Merasa dikuliahi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemeriksaan laporan Brigjen Endar Priantoro.

Diketahui, Brigjen Endar melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri terkait pencopotannya sebagai Direktur Penyelidikan (Dirlidik) KPK.

Ombudsman tersinggung saat menerima surat balasan dari KPK terkait pemanggilan Firli yang dikirim KPK pada Senin (22/5). Alih-alih memberi jadwal untuk memenuhi panggilan pemeriksaan, KPK malah mempertanyakan wewenang Ombudsman.

"Kesimpulan akhirnya bahwa KPK secara kelembagaan tidak dapat memenuhi permintaan ombudsman guna menghindarkan Ombudsman dari penyalahgunaan wewenang. Ini lebih luar biasa lagi ada lembaga yang menguliahkan yang sudah bertahun-tahun bekerja dengan ketentuan yang ada," kata Anggota Ombudsman, Robert Na Endi Jaweng saat jumpa pers, Selasa (30/5).

Tak hanya menguliahi Ombudsman, melalui surat balasan itu, KPK memperingatkan lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawasan itu agar tidak menyalahgunakan wewenang.

"Tahu tahu ada lembaga yang enggak punya urusan enggak punya kewenangan memberikan pandangan yang intinya adalah agar Ombudsman tidak kemudian jatuh dalam penyalahgunaan kewenangan," kesalnya.

Menurut Robert, seharusnya sebuah lembaga yang berstatus terlapor tidak mempertanyakan kewenangan Ombudsman ketika menangani sebuah kasus.

"Tidak ada lembaga apalagi dalam posisi terlapor yang menilai dan mempertanyakan kewenangan, ini sama yang bersangkutan mempertanyakan Presiden dan DPR yg membentuk Undang-Undang Ombudsman," kata Robert.

Dia juga menegaskan, Ombudsman bekerja atas dasar mandat negara.

"Ombudsman bekerja bukan karena kemauan sendiri, tapi karena mandat negara, ada perintah dari undang-undang yang disusun oleh Presiden dan DPR sehingga mempertanyakan kewenangan seperti ini, sama mempertanyakan negara. dan ini sesuatu yang sangat serius," lanjutnya.

Serius Usut Pelaporan Brigjen Endar

Pada kesempatan yang sama, Ombudsman menegaskan serius mengusut laporan Brigjen Endar terkait dugaan malaadministrasi yang dilakukan KPK dalam pencopotannya.

"Ombudsman sangat serius untuk merespons sikap dari KPK dan kami akan melanjutkan proses dengan pilihan pilihan yang sesuai kewenangan Ombudsman," tuturnya.

Ombudsman juga akan tetap menjaga adab antar lembaga.

"Dan akan tetap menjaga adab hubungan antar lembaga. Suatu lembaga negara harus berjalan di atas etika hubungan antar negara jika ada lembaga yang tidak berjalan di atas etika itu bahkan mempertanyakan kewenangan lembaga lain," sambungnya.

Menurutnya, sebuah lembaga yang masih bertanya wewenang lembaga lain harus dipertanyakan juga kualitas serta sikapnya.

"Ini sama dengan lembaga yang saya kira perlu kita pertanyakan kualitas dan sikap profesional dalam bekerja serta menjaga hubungan. Saya tidak mengatakan itu menjamin tetapi mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu," ungkap Robert.

Reporter Magang: Alya Fathinah