Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kesaksian vendor pertama kali ketemu Novanto sampai bahas proyek e-KTP

Kesaksian vendor pertama kali ketemu Novanto sampai bahas proyek e-KTP Sidang Setya Novanto. ©2018 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan lima orang saksi pada persidangan kasus korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Kali ini, jaksa penuntut umum melakukan pembuktian adanya kongkalikong yang dilakukan Setya Novanto terkait proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.

Salah satunya mengungkap adanya pertemuan oleh Setya Novanto dengan vendor proyek e-KTP, Hewlett Packard (HP), Charles Sutanto Ekapraja. Di hadapan majelis hakim, Charles mengaku pernah ditawari oleh Johannes Marliem, vendor penyedia AFIS pada proyek e-KTP, untuk ikut serta dalam proyek tersebut.

Penawaran tersebut tidak langsung diamini Charles dengan alasan ingin melakukan penelusuran lebih dalam proyek tersebut. Made Oka Masagung, menjadi salah satu informannya mengenai kejelasan proyek e-KTP.

"Saya tanya ke beberapa orang tidak jelas informasinya terus saya telepon ya bisa dikatakan teman saya Pak Made Oka Masagung. Saya tanya ke beliau ada tidak yang tahu proyek ini, kalau boleh saya dikenalin sama yang tahu informasinya," ujar Charles menceritakan awal mula perkenalannya dengan Setya Novanto melalui Made Oka, Senin (22/1).

Selang satu bulan kemudian dari komunikasinya dengan Oka, Charles mengaku kembali dihubungi lagi dengan rekan Setya Novanto tersebut. Saat itu, ujar Charles, dia diminta Oka untuk ikut ke rumah Setya Novanto di Jalan Wijaya, Kebayoran, Jakarta Selatan.

"Tiga minggu kemudian atau sebulan kemudian saya ditelepon 'you ke tempat saya sekarang'. Saya datang ke kantornya (kantor Made Oka) pakai mobil dia, diajak ke rumahnya Pak Novanto," ujarnya.

Setibanya di rumah mantan Ketua DPR itu, dia mengaku ditanya latar belakang pekerjaan dan keahliannya oleh Setya Novanto. Setelah menjelaskan apa yang diminta, diakui Charles, baik Made Oka dan Setya Novanto menepi ke ruangan lain dan berbincang-bincang tanpa dia dengar.

Usai pertemuan, Charles pun menanyakan pengaruh Setya Novanto dari proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu.

"Saya tanya perannya (Setya Novanto) apa. Ya dia (Made Oka) bilang udah ikutin aja prosesnya," ujar Charles menirukan arahan Made Oka.

Lebih lanjut, tidak hanya sekali pertemuan dengan Setya Novanto, Charles mengatakan ada dua pertemuan lainnya dengan mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

"Pertemuan kedua saya diajak (Made Oka) ke gedung DPR. Saya enggak tahu (tujuan Oka) saya cuma diajak beliau saja," ujarnya.

Pertemuan selanjutnya, Charles menuturkan pada malam hari dia mendapat telepon agar hadir ke kediaman Setya Novanto. Setibanya di sana, dia melihat Paulus Tannos, Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra sekaligus peserta konsorsium PNRI pada proyek e-KTP.

Jika pada pertemuan pertamanya dengan Setya Novanto ia ditanya latar belakang pekerjaan, kali ini harga produksi kartu per lembarnya menjadi pertanyaan pada pertemuan tersebut.

"Saya jawab cost kartu itu berdasarkan pengalaman di Amerika, sekitar USD 2,5 sampai 3 per ID. Saya juga ditanya apakah bisa gunakan chip dari negara lain, terus terang HP tidak pernah gunakan chip yang jangka waktu 1 tahun jadi saya enggak bisa jawab," ujarnya.

Dari paparan tersebut, Charles mengklaim tidak ada tindak lanjut meski HP ikut serta dalam proyek tersebut. Ia berdalih keikutsertaan HP pada proyek e-KTP merupakan divisi printer, server, dan PC. Sedangkan divisi software yang dia komandoi tidak ikut lelang proyek e-KTP dengan alasan tidak ada kecocokan harga.

"HP itu ada 4 country manager enterprises, ada saya (software), server, PC, dan printer. Tapi (ikut serta proyek e-KTP) bukan dari saya," tukasnya.

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.

Baca Selengkapnya
Waskita Karya Kerjakan 90 Proyek Senilai Rp52,7 Triliun, Ada Proyek IKN Nusantara

Waskita Karya Kerjakan 90 Proyek Senilai Rp52,7 Triliun, Ada Proyek IKN Nusantara

Perusahaan telah membukukan Nilai Kontrak Baru (NKB) sampai dengan bulan November sebesar Rp14,4 triliun.

Baca Selengkapnya
Jelang Putusan Praperadilan Eddy Hiariej, KPK Optimis Hakim Bakal Tolak Gugatan

Jelang Putusan Praperadilan Eddy Hiariej, KPK Optimis Hakim Bakal Tolak Gugatan

Ia juga menekankan, proses penyelidikan hingga penyidikan dan penetapan tersangka telah sesuai oleh penyidik KPK.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Lewati Jembatan Mengerikan, Begini Penampakan Markas KKB Kini Dikuasai TNI, Banyak Barang Berbahaya

Lewati Jembatan Mengerikan, Begini Penampakan Markas KKB Kini Dikuasai TNI, Banyak Barang Berbahaya

Prajurit TNI berhasil kuasai markas KKB hingga temukan barang berbahaya. Simak informasi berikut.

Baca Selengkapnya
Dibantu KKP, Banyuwangi Segera Miliki Kampung Nelayan Modern

Dibantu KKP, Banyuwangi Segera Miliki Kampung Nelayan Modern

KKP akan membangun Kampung Nelayan Modern (Kalamo), di Pantai Ancol Plengsengan.

Baca Selengkapnya
TKN soal Salam 4 Jari: Kenapa Enggak Lima Jari? Dadah Sudah Selesai

TKN soal Salam 4 Jari: Kenapa Enggak Lima Jari? Dadah Sudah Selesai

Gerakan itu sebagai bentuk kepanikan lantaran elektabilitas Prabowo-Gibran terus meningkat.

Baca Selengkapnya
Minta Jadi WNI, Enam Pengungsi Rohingya Ajukan Pembuatan KTP di Disdukcapil Makassar

Minta Jadi WNI, Enam Pengungsi Rohingya Ajukan Pembuatan KTP di Disdukcapil Makassar

Satu keluarga berjumlah enam orang yang merupakan pengungsi Rohingya mendatangi Kantor Disdukcapil Makassar untuk mengajukan pembuatan KK dan KTP.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan

Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan

Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.

Baca Selengkapnya
Penjualan Rokok Ketengan Bakal Dilarang, Pedagang Asongan Mengeluh

Penjualan Rokok Ketengan Bakal Dilarang, Pedagang Asongan Mengeluh

Penjualan Rokok Ketengan Bakal DIlarang, Pedagang Asongan Mengeluh

Baca Selengkapnya