Kepemimpinan Zaini Abdullah di Aceh dituding sarat KKN

Senin, 11 Agustus 2014 16:44 Reporter : Afif
Kepemimpinan Zaini Abdullah di Aceh dituding sarat KKN zaini abdullah. merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menilai kepemimpinan Zaini Abdullah selaku Gubernur Aceh dinilai sarat dengan kolusi korupsi dan nepotisme (KKN). Bahkan GeRAK Aceh menuding Zaini Abdullah telah membangun dinasti dalam memimpin Aceh, terutama di Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) kebanyakan diisi oleh kroni-kroni terdekat Zaini Abdullah, baik orang terdekatnya maupun pejabat yang berasal dari Kabupaten Pidie.

GeRAK Aceh membeberkan fakta bahwa dari 490 pejabat di jajaran SKPA, terdapat 412 orang pejabat itu yang dipilih Zaini Abdullah adalah orang-orang terdekatnya dan juga berasal dari Kabupaten Pidie. Di mana pejabat yang ditunjukkan itu tidak mengedepankan kualitas, akan tetapi yang dipertimbangkan adalah faktor kedekatan.

"Jadi tidak salah kalau menilai kepemimpinan Zaini Abdullah sarat dengan KKN dan pejabat di jajarannya itu diisi oleh orang-orang terdekatnya dan juga orang yang berasal dari Kabupaten Pidie," tukas Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani, Senin (11/8) dalam konferensi pers untuk mendesak Gubernur Aceh, Zaini Abdullah mundur dari jabatannya.

Selain itu, sikap KKN yang lebih ditonjolkan dalam kepemimpinan Zaini Abdullah telah membawa Pemerintah Aceh terjebak dalam lembah hitam korupsi. Setidaknya GeRAK mendapatkan 30 persen Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) hilang dan disalahgunakan. "Seperti Bantuan Sosial (Bansos), dana hibah, itu kami temukan lebih banyak diperuntukkan untuk koleganya saja," imbuhnya.

Fakta lainnya, Askhalani juga membeberkan temuan mereka terkait tender proyek di Aceh pada APBA 2014 lebih banyak dimenangkan oleh kroni Zaini Abdullah. Sehingga tidak berlebihan, katanya, pemerintahan sekarang itu jauh lebih korup dibandingkan masa kepemimpinan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf .

"Massa Irwandi Yusuf terjadi korupsi secara masif itu di akhir masa jabatannya, tetapi sekarang kebalikannya, dari pertama sudah ada indikasi korupsi secara besar-besaran," jelasnya.

Askhalani juga memberikan bukti lainnya terkait bahwa kepemimpinan Zaini Abdullah sangat korup. Di antaranya terhadap pengadaan lembu dan bebek dari APBA tahun anggaran 2013 sebesar Rp 35,5 miliar dan tersebut 50 persen itu adalah proyek fiktif.

Kemudian dia juga mencontohkan proyek pengadaan traktor di Dinas Pertanian Aceh dengan kerugian negara mencapai Rp 38 miliar. Semua ini menurut Askhalani terjadi pada massa kepemimpinan Zaini Abdullah.

"Lain lagi laporan yang kami terima terkait dengan pengadaan barang dan jasa, kami menerima laporan 150 laporan bermasalah," tutupnya. [hhw]

Topik berita Terkait:
  1. Gubernur Aceh
  2. Kasus Korupsi
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini