Kepala BNPT Sebut Ba'asyir Napi Terorisme Hardcore, Sulit Terima Deradikalisasi

Kamis, 24 Januari 2019 13:40 Reporter : Sania Mashabi
Kepala BNPT Sebut Ba'asyir Napi Terorisme Hardcore, Sulit Terima Deradikalisasi baasyir di Lapas Gunung Sindur. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengaku selalu berusaha melakukan upaya deradikalisasi bagi para terpidana terorisme. Namun, ada jenis narapidana yang tidak bisa menerima program deradikalisasi.

Suhardi menjelaskan narapidana terorisme golongan hardcore seperti Abu Bakar Ba'asyir tidak bisa menerima deradikalisasi. Karena ideologi para narapidana itu tetap bertentangan dengan dasar negara Indonesia.

"(Jenis Abu Bakar Ba'asyir) Hardcore, sama sekali mereka tidak mau ikut itu, karena kan bertentangan. Hardcore sama sekali enggak mau," kata Suhardi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/1).

Meski begitu, BNPT tetap berusaha membimbing para narapidana teroris dengan menurunkan psikiater untuk bisa mereduksi pemikiran ideologi para narapidana. Termasuk untuk narapidana yang ingin dibebaskan bersyarat.

"Kadang-kadang kita turunkan tim psikolog kita. kan psikolog itu bisa tahu orang ini berbohong atau cuma ini saja. kita turunkan tim lengkap, itu periode kita lakukan apalagi kalau orang mau mengajukan pembebasan bersyarat," ungkapnya.

Terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir menolak menandatangani dokumen yang menjadi bagian dari prosedur pembebasan bersyaratnya. Berkas tersebut salah satunya berisikan pernyataan untuk setia kepada Pancasila dan NKRI.

Kuasa Hukum Abu Bakar Ba'asyir, Mahendra Datta mengatakan, alasan penolakan kliennya bukan berarti menentang Pancasila dan NKRI.

"Yang jelas yang tidak mau ditandatangani adalah janji tidak akan melakukan tindak pidananya lagi. Ustaz seumur-umur sampai meninggal katakanlah, sampai dipenjara, nggak mau dikatakan telah melakukan tindak pidana. Apalagi artinya kan telah melakukan," kata Mahendra di kantornya, Jalan Raya Fatmawati, Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Senin (21/1).

Menurut Mahendra, dokumen tersebut menjadi satu kesatuan dengan sejumlah poin dalam salah satu syarat pembebasannya. Pertama, Abu Bakar Ba'asyir diminta mengakui telah bersalah. Kedua, menyesali perbuatan pidana itu, dan tidak mengulangi lagi dan ketiga barulah terkait setia kepada NKRI dan Pancasila.

Hingga saat ini, pendiri pesantren Ngruki ini menampik terlibat dalam aksi bom dan terorisme yang terjadi di Indonesia. Dia menegaskan bukanlah aktor perencana dan penyandang dana latihan militer di Aceh dan Cijantung, tidak terkait dengan bom Bali, hingga bom Marriot.

"Beliau tidak tahu kalau latihan militer kesiapan untuk para muhajid yang ingin berangkat ke Palestina. Yang dia tahu itu latihan yang bersifat sosial," kata Mahendra, menjelaskan pernyataan Ba'asyir.

Termasuk surat tertulis setia kepada Pancasila dan NKRI. Menurut Abu Bakar Ba'asyir, kata Mahendra, Islam tidak bertentangan dengan Pancasila. Untuk itu, kenapa tidak disebutkan Islam saja dalam dokumen tersebut.

"Pembicaraannya gini (dengan Yusril). Ustaz kalau gini kok nggak mau tandatangan, kalau Pancasila itu sama dengan bela Islam. Loh kalau gitu sama dengan Pancasila, kenapa saya nggak bela Islam, kan sama saja. Jadi belum sampai ke argumen yang meyakinkan ustaz," kata Mahendra. [noe]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini