Kepala BKN: Soal TKW KPK Wajar, Untuk Lihat Derajat Radikalisme Peserta

Rabu, 5 Mei 2021 15:31 Reporter : Intan Umbari Prihatin
Kepala BKN: Soal TKW KPK Wajar, Untuk Lihat Derajat Radikalisme Peserta Gedung KPK. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang menjadi syarat peralihan pegawai KPK menjadi ASN menuai polemik. Sebabnya, dalam soal tes tersebut menyinngung soal HTI, FPI hingga terorisme yang dinilai tak berkaitan dengan kerja KPK.

Salah seorang sumber di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga peserta tes mengungkapkan, soal yang dibuat tidak relevan. Misalnya terkait pandangan peserta ujian mengenai HTI, FPI, OPM, DI TII.

Namun terkait hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menilai, wajar dengan adanya pertanyaan menyangkut radikalisme dan organisasi massa. Sebab, menurut dia, asesmen tersebut bertujuan untuk melihat derajat radikalisme para peserta.

"Asesmen ini kan sebetulnya juga untuk melihat derajat radikalisme peserta test. Jadi saya kira wajar saja ada pertanyaan atau pancingan dalam wawancara seperti itu untuk menggali tingkat keyakinan peserta," katanya kepada merdeka.com, Rabu (5/5).

Terkait pembuatan soal, Bima mengklaim, tidak terlibat dalam penyusunan materi. Menurut dia yang berwenang adalah asesor yaitu dilakukan oleh Dinas Psikologi AD untuk wawasan kebangsaan. Kemudian untuk Asesor interview dilakukan dari BAIS, BNPT dan Pusat Intelijen Angkatan Darat (PusintelAD).

"Saya tidak terlibat dengan materi soal. Itu kewenangan asesor," katanya.

Sementara itu, dia juga menjelaskan alasan mengapa penyusun soal TWK menggunakan indeks moderasi bernegara (IMB) milik TNI AD. Sebab IMB68 kata Bima sudah siap untuk dilaksanakan.

"Jadi tidak ada yang spesial, kenapa IMB68, karena saat itu test yang paling siap untuk dilaksanakan," ungkapnya.

Dia menjelaskan dengan menggunakan IMB68 artinya pegawai KPK diuji untuk membela negara dan mentaati peraturan perundang-undangan.

"Membela negara itu kan juga berarti membela Pancasila, UUD 45, dan mentaati seluruh peraturan perundang-undangannya. Itu sumpah ASN," bebernya.

Salah seorang sumber di KPK yang juga peserta tes memberikan pendapatnya. Menurut dia, keterlibatan BIN, Dinas Psikologi Angkatan Darat, BNPT, BAIS patut dipertanyakan.

"Terlalu berlebihan melibatkan itu semua," ujar dia saat dihubungi, Rabu (5/5).

Baca Selanjutnya: Bocoran Soal...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini