Merdeka.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan tetap akan melantik 1.274 pegawai yang lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi aparatur sipil negara (ASN). Pimpinan akan melantik pegawai di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa, 1 Juni 2021.

Hal tersebut diungkap Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana. "Saya dapat undangan pelantikan besok jam 14.00 WIB," ujar Bima Haria kepada Liputan6.com, Senin (31/5/2021).

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sempat menyebut pihaknya sudah menerima surat dari para pegawai terkait permintaan penundaan pelantikan pegawai KPK menjadi ASN.

"Kami pimpinan menerima surat permohonan penundaan pelantikan pegawai KPK sebagai ASN pada tanggal 1 juni 2021," ucap Ghufron dalam keterangannya, Minggu (30/5/2021).

Atas dasar surat permohonan tersebut, Ghufron menyatakan akan membahasnya pada hari ini. Menurut Ghufron, permintaan penundaan pelantikan pegawai menjadi ASN merupakan bentuk solidaritas.

"Solidaritas dari segenap pegawai KPK yang meminta agar pelantikan ditunda sangat kami hargai, karenanya akan kami bahas besok, (hari ini, Senin 31 Mei 2021)," kata Ghufron.

Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap menyebut sudah sekitar 600 pegawai KPK yang lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) meminta pelantikan sebagai aparatur sipil negara (ASN) ditunda.

"Sekitar ada 600-an memang saya mendapatkan informasi tersebut," ujar Yudi di Komnas HAM, Senin (31/5/2021).

Diketahui, dari 1.351 pegawai KPK yang mengikuti TWK sejak 18 Maret sampai 9 April 2021 terdapat 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dua pegawai tidak hadir pada tahap wawancara. Dengan demikian, pegawai yang dinyatakan memenuhi syarat atau lulus TWK sebanyak 1.274 pegawai.

Para pegawai yang lulus TWK rencananya bakal dilantik pada Selasa, 1 Juni 2021 besok.

Menurut Yudi, 600-an pegawai lulus TWK meminta pelantikan ditunda sebagai bentuk solidaritas terhadap 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus TWK.

"Dan mereka bergerak sebagai solidaritas dan rasa sayang mereka kepada kami. Karena kami sudah belasan tahun bekerja bersama dan mereka tahu kami seperti apa kinerjanya, dan kami tahu mereka pun juga sedih ketika kami 75 orang ini tiba-tiba tidak memenuhi syarat dan kemudian 51 sudah jelas diberhentikan," kata Yudi

Yudi yang turut menjadi bagian dari 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus TWK mengatakan, ratusan pegawai yang meminta penundaan pelantikan tersebut menjadi penyemangat bagi para pegawai yang tidak lulus TWK. Yudi berharap dengan sikap yang disuarakan ratusan pegawai dapat menjadi pertimbangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali bersuara.

Apalagi, Jokowi sebelumnya telah meminta agar Pimpinan KPK dan pihak terkait untuk mengikuti putusan uji materi UU KPK. Yakni alih status pegawai KPK menjadi ASN tak merugikan para pegawai.

"Kami masih punya waktu agar nantinya bapak Presiden mungkin melihat bahwa arahan beliau yang sudah sangat jelas dan sangat tegas, bahwa 75 pegawai KPK ini tidak boleh diberhentikan dengan TWK dan harusnya diberikan pelatihan atau diklat wawasan kebangsaan, malah 51 diberhentikan dan bahkan dibilang tidak bisa dilakukan pembinaan," kata Yudi.

Yudi mengingatkan kembali arahan Presiden Jokowi dan putusan MK tersebut kepada pimpinan dan pihak terkait. Apalagi, proses alih status pegawai KPK menjadi ASN masih memiliki tenggat waktu hingga Oktober.

"Saya pikir kalau semua pihak mau berpikir positif, kan kita masih ada waktu sampai Oktober untuk peralihan status seperti apa. Ini kan sebenarnya hanya permasalahan internal di KPK. Sebenarnya apa yang disampaikan Presiden harusnya disampaikan oleh pimpinan KPK kalau mereka membela pegawai KPK," katanya.

Reporter: Fachrur Rozie

Sumber: Liputan6.com