Merdeka.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melontarkan kritik tajam kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. Buntut pernyataan soal aura Presiden Joko Widodo pindah ke Prabowo Subianto.
Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menganggap pernyataan dari Budi Gunawan atau yang kerap disebut BG tentu tidak bisa dianggap sepele. Sebab, ucapan itu keluar dari kepala lembaga negara yang memiliki otoritas yang sangat besar.
"Terlebih, pernyataan tersebut memiliki tendensi dukungan kepada Prabowo Subianto yang digadang-gadang akan menjadi calon Presiden kembali pada kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024," kata Fatia dalam keterangannya, dikutip Jumat (24/3).
Fatia memandang BG telah melanggar asas penyelenggaraan intelijen sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 UU No. 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara, terkait dengan profesionalitas dan netralitas.
"Ketentuan tersebut penyelenggaraan intelijen harus dilakukan berbasis pada profesionalitas dan netralitas. Instrumen intelijen berpotensi tidak profesional dan netral jika pimpinannya telah membuat pernyataan politis serta bahkan berpihak pada calon Presiden tertentu," sebutnya.
"Selain itu, pernyataan yang menyangkut Prabowo dalam acara pemerintahan juga tak ada kaitannya dengan peran, tujuan dan fungsi intelijen sebagaimana digariskan pada UU Intelijen Negara," tambah dia.
Alhasil, Fatia berujar ucapan tersebut muncul di tengah penyelenggaraan sistem intelijen Indonesia yang problematik. Berdampak pada citra BIN yang dalam menjalankan tugasnya jauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
Hal tersebut pernah diungkap oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada 2021 lalu. Bahwa terdapat persoalan transparansi pada BIN, karena lemahnya implementasi pengawasan serta kecenderungan aktor pengawas untuk melakukan fungsinya secara parsial, atau bisa dikatakan melakukan pengawasan secara tertutup.
Di tengah masalah yang belum terurai, Fatia menilai ucapan BG bisa makin memperburuk situasi. Di tengah persoalan politisasi instrumen pertahanan dan keamanan, dengan melontarkan pujian kepada Prabowo.
"Pujian kepada Prabowo dapat disalahgunakan sebagai instruksi untuk memobilisasi instrumen intelijen negara untuk memenangkannya sebagai Calon Presiden di 2024 mendatang. Hal ini jelas berbahaya, sebab akan memunculkan konflik kepentingan (conflict of interest)," jelasnya.
KontraS mendesak Presiden Jokowi menegur Budi Gunawan yang terindikasi tidak profesional karena diduga melanggar asas penyelenggaraan intelijen sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 UU Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
KontraS juga mendesak meningkatkan sistem pengawasan intelijen negara dan mewujudkan lembaga intelijen yang profesional, objektif, dan netral sebagaimana diamanatkan oleh UU Intelijen.
Advertisement
Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan mengomentari kebersamaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Budi Gunawan atau akrab disapa BG menyebut aura Presiden Jokowi sebagiannya sudah pindah ke Prabowo.
Hal tersebut disampaikan Budi Gunawan dalam acara peresmian Gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) dan peluncuran produk-produk kreativitas di Abepura, Kota Jayapura, Selasa (21/3).
"Seluruhnya mulai melihat aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Kita semua mendoakan untuk Pak Prabowo semoga sehat, lancar dan sukses dalam kontestasi Pemilu 2024," kata Budi.
Acara tersebut dihadiri langsung Presiden Jokowi, Prabowo, Budi Gunawan, dan beberapa menteri serta pejabat pemerintahan seperti Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Bahlil Lahadalia, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, hingga PLH Gubernur Papua dan Perwakilan Papua Youth Creative Hub Founder.
Baca juga:
Kepala BIN 'Endorse' Prabowo, Demokrat: Pejabat Negara Ikut Politik Praktis Berbahaya
Demokrat Ungkap Alasan Penundaan Deklarasi Koalisi Perubahan
NasDem Sebut Seharusnya Kepala BIN Netral di Pemilu 2024
PKS Pastikan Deklarasi Koalisi Perubahan di Bulan Ramadan
Ketua Bawaslu Larang Parpol Manfaatkan Momen Ramadan untuk Berkampanye
Koalisi Perubahan Batal Deklarasi Semalam, Ini Penjelasan PKS
Anies Datangi DPP PKS Semalam, Sah Dapat Dukungan 3 Ketum Parpol Koalisi Perubahan
Rp600 Ribu Bisa Nonton Messi di GBK, Ini Cara Beli Tiketnya
Sekitar 5 Menit yang laluKadiv Humas Polri Minta Personel Banjiri Medsos dengan Konten Positif
Sekitar 31 Menit yang laluTukang Tambal Ban di Jonggol Culik Anak Pacar, Begini Kronologinya
Sekitar 1 Jam yang laluBSI Duduk Bareng Pelaku UMKM Diskusi soal Sengkarut Bank Syariah di Aceh
Sekitar 2 Jam yang laluDepok Rawan Ular, Warga Laporkan Penemuan Empat Ekor Sanca Besar dalam Sehari
Sekitar 3 Jam yang laluSejoli di Bekasi Maling Emas Senilai Rp150 Juta dari Rumah Kosong
Sekitar 3 Jam yang laluPolisi Ringkus 4 Pencuri dengan Kekerasan, Satu Ibu Hamil Wajib Lapor di Kota Jambi
Sekitar 4 Jam yang laluMeninjau Bir Ali, Lokasi Miqat Jemaah Haji Indonesia Sebelum ke Makkah
Sekitar 4 Jam yang laluMaksimalkan Program Ekotren, Cara Ganjar Lahirkan Pengusaha Muda di Jawa Tengah
Sekitar 4 Jam yang laluKebakaran di Riau Tidak Kunjung Padam, Helikopter Water Bombing Dikerahkan
Sekitar 4 Jam yang laluBabak Baru Kasus Pemilik Kafe di Bali Bunuh Bule Australia
Sekitar 5 Jam yang lalu8 Parpol Parlemen Ambil Langkah Hukum jika MK Putuskan Sistem Pemilu Coblos Partai
Sekitar 5 Jam yang laluPDIP Ungkap Golkar, PAN, PKB dan Perindo Prioritas untuk Diajak Koalisi
Sekitar 5 Jam yang laluAnggaran Terbatas, Gibran Tak Lagi Gratiskan Batik Solo Trans
Sekitar 6 Jam yang laluMahfud MD Jawab Tudingan Pemerintah Lambat Selesaikan Kasus Hukum
Sekitar 9 Jam yang laluSurvei Populi Center: Citra Polri Mulai Membaik Pascakasus Ferdy Sambo
Sekitar 11 Jam yang laluKompolnas soal Ancaman Pidana Penyebar Video WNA Nakal: Itu Ajak Warga Jaga Kantibmas
Sekitar 13 Jam yang laluVIDEO: Kapolda Pastikan Mario Dandy Tersangka Pencabulan AG, Hukuman Makin Berat
Sekitar 15 Jam yang laluSurvei Populi Center: Citra Polri Mulai Membaik Pascakasus Ferdy Sambo
Sekitar 11 Jam yang laluMenakar Peluang Kasasi Diajukan Putri Candrawathi, Mengurangi atau Perberat Hukuman?
Sekitar 5 Hari yang laluMembaca Peluang Ferdy Sambo Lolos dari Hukuman Mati
Sekitar 6 Hari yang laluSekuat Tenaga Ferdy Sambo Ingin Lolos dari Hukuman Mati
Sekitar 6 Hari yang laluMenakar Peluang Kasasi Diajukan Putri Candrawathi, Mengurangi atau Perberat Hukuman?
Sekitar 5 Hari yang laluMembaca Peluang Ferdy Sambo Lolos dari Hukuman Mati
Sekitar 6 Hari yang laluSekuat Tenaga Ferdy Sambo Ingin Lolos dari Hukuman Mati
Sekitar 6 Hari yang laluFerdy Sambo, Putri Candrawathi dan Kuat Maruf Ajukan Kasasi ke MA
Sekitar 1 Minggu yang laluIntip Liburan Ronny Talapesy Pengacara Bharada E di Luar Negeri, Sosok Istri Disorot
Sekitar 1 Bulan yang laluPermohonan Banding Kandas, Ricky Rizal Tetap Dihukum 13 Tahun Penjara
Sekitar 1 Bulan yang laluFerdy Sambo Tak Hadir di Sidang Putusan Banding Vonis Mati
Sekitar 1 Bulan yang laluIndonesia Kirim 1,5 Juta Dosis Vaksin Pentavalent untuk Nigeria, Nilainya Rp30 Miliar
Sekitar 1 Hari yang laluVaksin Influenza pada Ibu Hamil Bisa Berikan Kekebalan Tubuh pada Janin
Sekitar 4 Hari yang laluAdvertisement
Advertisement
Dicky Budiman
Peneliti dan Praktisi Global Health Security Griffith University AustraliaMemaknai Pencabutan Status Darurat Kesehatan Masyarakat Covid-19
AM Hendropriyono
Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara
Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami