Kendala Penanganan Covid di Donggala: Stigma Hingga Faskes-Tenaga Kesehatan Terbatas

Merdeka.com - Tim verifikasi lapangan Kantor Staf Presiden (KSP) menemukan ada beberapa keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan di Kabupaten Donggala di Sulawesi Tengah. Tidak hanya itu ditemukan pula sejumlah oarang di Kabupaten Donggala belum menaati protokol kesehatan.

"Dalam program verifikasi lapangan selama 4 hari di beberapa kawasan di Sulawesi Tengah, tim KSP menemukan fakta bahwa Kabupaten Donggala merupakan salah satu kabupaten yang selama ini bertumpu kepada Kota Palu dalam upaya penanganan Covid-19," kata Tenaga Ahli KSP, Fajrimei A. Gofar, dikutip dalam keterangan pers, Sabtu (7/8).

Dia menjelaskan, berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala telah mencatat memiliki 986 kasus positif Covid-19 dan 24 orang di antaranya meninggal dunia.

Gofar menjelaskan, KSP telah membentuk 3 tim verifikasi lapangan yang tersebar di 3 provinsi berbeda. Yakni Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah untuk meninjau penanganan COVID-19 serta mencari solusi atas permasalahan yang ada di tengah masyarakat selama penerapan PPKM.

"Ini temuan yang sangat penting bagi kami. Oleh karenanya, KSP berpendapat bahwa penanganan Covid-19 di Donggala perlu diperkuat dan kami akan berupaya untuk mendukung proses penguatan itu," ungkapnya.

Kendala Utama Melawan Stigma

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala, Muzakir Ladoali, mengatakan bahwa selama ini penanganan Covid-19 di daerahnya selalu dirujuk ke Kota Palu karena rumah sakit di Kabupaten Donggala masih belum memiliki fasilitas kesehatan yang memadai.

"Yang jadi masalah terdapat 211 orang yang isolasi mandiri dirumah, dan kita tahu perilaku masyarakat di rumah itu pasti tidak sesuai dengan protokol kesehatan," kata Muzakir.

Dia menambahkan bahwa salah satu kendala penanganan Covid utama di Kabupaten Donggala adalah stigma buruk masyarakat yang membuat individu-individu yang terjangkit COVID-19 dikucilkan. Hal inilah yang menyebabkan banyak masyarakat yang enggan ke puskesmas atau rumah sakit untuk memeriksakan diri. Bahkan fasilitas isolasi terpadu yang ada di setiap desa pun menjadi tidak termanfaatkan karena Covid-19 masih dianggap seperti aib.

"Yang kita butuhkan sekarang ini adalah bagaimana mengubah mindset masyarakat, bahwa ketika mereka mulai menunjukkan gejala, mereka akan segera menuju ke fasilitas kesehatan terdekat," lanjut Muzakir.

Permasalahan penanganan COVID-19 di Donggala semakin diperparah dengan jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang sangat terbatas. Kabupaten Donggala hanya memiliki dua rumah sakit umum yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabelota dan Rumah Sakit Umum (RSU) Pratama Tambu yang berjarak 4 jam perjalanan darat antara satu sama lain.

Selain itu, menurut Data Dinas Kesehatan Donggala, terdapat kurang lebih 1,000 tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten ini. Malangnya, 20 persen dari total kasus positif COVID-19 di Kabupaten Donggala adalah nakes.

Di Puskesmas Lembasada misalnya, hanya terdapat 14 perawat dari 66 staf yang ada. Selain itu, puskesmas yang melayani 19 desa ini tidak memiliki dokter. Selama ini puskesmas beroperasi dengan bantuan dokter magang selama 4 bulan dan 1 dokter kontrak dari Kota Palu.

Bahkan 18 staf dan nakes di puskesmas Lembasada sempat terjangkit COVID-19, salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya pasokan APD dan multivitamin untuk para nakes yang bertugas.

"Beban kerja kami sangat berat karena masyarakat termakan hoaks. Mereka tidak mau divaksin karena mendapatkan informasi bahwa orang akan meninggal setelah divaksin. Jadi kami dengan tenaga yang terbatas ini susah juga mau mengedukasi," kata Kadris, salah satu perawat dan ketua program vaksinasi COVID-19 Puskesmas Lembasada.

Cerita serupa juga dilaporkan oleh para nakes di RSUD Kabelota. Rumah sakit tersebut hanya memiliki 26 nakes yang menangani COVID-19 dan 4 dokter muda yang dikhususkan untuk penanganan Covid-19. Sebagian besar dari mereka adalah tenaga honorer, termasuk salah satunya perawat Suryanti yang sudah menjadi tenaga honorer selama 15 tahun.

Sedangkan dr. Syavina Andina Anjar adalah dokter muda yang baru lulus dari Universitas Tadulako Palu. Kini sudah setahun ditugaskan untuk penanganan COVID-19 di RSUD Kabelota dengan status tenaga honorer.

"Kami dokter harus bekerja 24 jam karena jumlah dokter di sini sangat terbatas. Selain itu, fasilitas kesehatan untuk penanganan COVID-19 juga belum memadai. Itu kendala terbesar kami," kata Syavina.

Dia menjelaskan saat ini sudah ada 4 pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit ini telah meninggal dunia karena tidak bisa segera dirujuk ke rumah sakit di Palu yang kapasitasnya penuh. RSUD Kabelota sendiri hanya menampung pasien COVID-19 bergejala sedang dan ringan karena pihak rumah sakit tidak memiliki ventilator, persediaan tabung oksigen yang terbatas, dan fasilitas PCR yang belum memadai.