Kendala data, hak korban bom Bali belum terpenuhi

Merdeka.com - Sulitnya memenuhi kebutuhan hak para korban bom Bali, dinilai pihak Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi (LPSK) lantaran tidak adanya data perindividu dari para korban.

Pemenuhan hak itu, kata dia, di antaranya adalah bantuan medis, psikologis, ekonomi, lapangan pekerjaan serta beberapa hak dasar lainnya.

"Ini yang terabaikan. Keluhan mereka pasca peristiwa itu mengalami kesulitan hidup," papar Ketua Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi (LPSK) Abdul Haris Semendawai, Kamis (4/6) di Kuta, Bali.

Lanjutnya, bahwa para korban terorisme bom Bali I dan II melapor kepada institusinya meminta pemenuhan perlindungan hak.

"Jumlah mereka ada sekitar 400-an orang. Mereka korban terorisme bom Bali I dan II yang haknya belum terpenuhi," kata Haris di sela rapat koordinasi lintas instansi mengenai pemenuhan hak korban di Kuta.

Haris mengatakan, para korban itu, masih merasakan dampak peristiwa nahas itu hingga kini.

"Dampaknya masih mereka rasakan sampai sekarang, masih menderita," ungkap dia.

LPSK tengah mengadvokasi mereka agar mendapatkan pemenuhan hak melalui bantuan-bantuan pemerintah.

"Sedang kita perjuangkan dengan instansi terkait. Kita berharap agar ketentuan UU itu dapat dilaksanakan, mereka memperoleh kompensasi. Karena meski sudah diatur dalam UU, dalam pelaksanaannya masih kesulitan direalisasikan," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo menuturkan kesulitan yang dialami lembaganya dalam mengadvokasi hak-hak korban bom Bali.

"Kesulitan kami selain turunan UU belum ada, secara teknis ada yang menyulitkan ke depannya," paparnya.

Pertama, kata dia, di antara para korban ada friksi, ada pengelompokkan yang berbeda kepentingan.

"Ini menambah beban kami dalam melayani," ulas Hasto.

Kedua, karena data individu korban bom Bali tidak ada yang mencatat, maka hal itu menyulitkan bagi LPSK untuk mengidentifikasi mereka. Katanya, Polisi, rumah sakit, putusan pengadilan juga tidak ada yang mencatat.

"Keterangan bahwa mereka korban terorisme akan disandarkan pada apa. Jumlahnya banyak tapi tidak ketahuan persis siapa saja itu, akan menyulitkan buat LPSK," ungkapnya.