Kenaikan UMP buruh dipengaruhi trend politik
Buruh aksi. ©2012 Merdeka.com
Merdeka.com - Ketua Bidang Keuangan DPP Partai Demokrat Ikhsan Modjo mengatakan, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) berbeda setiap tahunnya. Perbedaan terjadi karena mengikuti situasi politik yang sedang terjadi di daerah.
"Pergerakan tingkat UMP yang tidak random, tapi mengikuti pergerakan pemilukada dan pileg," ungkapnya di Warung Daun, Sabtu (2/11).
Oleh karena trend politik, Ikhsan mengatakan, mulai dari tahun 2005 hingga 2013 kenaikan UMP tidak menentu. Pada 2007 angka yang dituntut 9,9 persen. Sedangkan 2013 angka yang dituntut 43,8 persen, dan pada 2014 angka yang dituntut 68 persen.
Karena kenaikan yang tidak stabil maka perusahaan swasta geram dan mengancam untuk hengkang dari Indonesia. Oleh karena itu pemerintah memberikan solusi atas masalah ini dengan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2013 tentang penetapan UMP.
"Silakan upah buruh naik tapi tidak melebihi 10 persen inflasi. Ada inflasi 6 persen naik 16 persen itu wajar. Tapi pada 2013, di mana inflasi mencapai sembilan hingga 10 persen, dan angka upah minimum naik sebesar 68 persen, itu jomplang," tutupnya.
[did]
Topik berita Terkait:
Komentar Pembaca
Be Smart, Read More
-
Gerindra-PKB Berkoalisi, PDIP: Pendukung Pemerintah Harus Rukun
Sekitar 30 Menit yang lalu -
Puan Maharani: Bung Karno Arsitek Pembangunan Jembatan Antar Bangsa
Sekitar 35 Menit yang lalu -
Ramainya Ajang Balap Motor ala Putra SBY Usai 2 Tahun Berpuasa Akibat Pandemi
Sekitar 52 Menit yang lalu -
91.106 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Tanah Suci, 2 Kloter Akhir Tiba Hari Ini
Sekitar 1 Jam yang lalu -
Tak Minta Jatah & Masih Berduka, PDIP Serahkan Pengganti Menpan Tjahjo ke Jokowi
Sekitar 1 Jam yang lalu -
Bupati Sumedang: Sektor Pertanian Penggerak Ekonomi dan Membuka Lapangan Pekerjaan
Sekitar 1 Jam yang lalu -
Menparekraf Sandi Bantu Pemuda Kulon Progo Sulap Limbah Jagung jadi Kerajinan Unik
Sekitar 1 Jam yang lalu -
Tanggapi Gerindra Deklarasi Prabowo Capres, Djarot: PDIP Nunggu Bu Ketum, Ojo Kesusu
Sekitar 1 Jam yang lalu -
Terbuka Opsi Perppu Revisi UU Pemilu, Dampak Pemekaran Papua
Sekitar 2 Jam yang lalu -
Menko Muhadjir Minta Peran Aktif Kampus Bantu Tangani Wabah PMK
Sekitar 2 Jam yang lalu -
Percepat Recovery Ekonomi di Kepri, Kapal Pesiar Genting Dream Singgah di Bintan
Sekitar 2 Jam yang lalu -
Usai Bertabrakan, 2 Pemotor Terpental hingga Kepala Bentur Aspal dan Tewas
Sekitar 3 Jam yang lalu -
Mengenang Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo, Sosok Kakek yang Hangat dan Dekat dengan Cucu
Sekitar 2 Hari yang lalu -
Sekitar 2 Minggu yang lalu -
Cerita Reshuffle Kabinet Jokowi
Sekitar 2 Minggu yang lalu -
Sekitar 2 Minggu yang lalu -
Luhut Bongkar Rahasia, Kisah di Balik Jokowi Sering Merotasinya Sebagai Menteri
Sekitar 1 Minggu yang lalu -
Momen Jokowi Lupa Sapa Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahjanto di Sidang Kabinet Paripurna
Sekitar 1 Minggu yang lalu -
Sekitar 2 Minggu yang lalu
-
Cerita Reshuffle Kabinet Jokowi
Sekitar 2 Minggu yang lalu -
Beda Gaya Jokowi Bertemu Dua Seteru, Putin dan Zelenskyy
Sekitar 6 Jam yang lalu -
Indonesia dan UAE Sepakati IUAE-CEPA, Ini Isinya
Sekitar 1 Hari yang lalu -
Jokowi Bertemu Presiden MBZ di Istana Al Shatie
Sekitar 1 Hari yang lalu -
Alasan Jokowi Tak Pernah Pakai Rompi Antipeluru saat Kunjungi Negara Perang
Sekitar 1 Hari yang lalu -
Update Kasus Covid-19 Hari Ini per 2 Juli 2022
Sekitar 20 Jam yang lalu -
Peneliti Jurnal Lancet: Covid-19 Kemungkinan Berasal dari Laboratorium AS
Sekitar 1 Hari yang lalu -
WNA Jadi Salah Satu Penyebab Kenaikan Kasus Covid-19 di Bali
Sekitar 1 Hari yang lalu -
Menghapus Subsidi BBM yang Tinggal Janji
Sekitar 3 Hari yang lalu -
Harga BBM Shell Kembali Naik, Bagaimana dengan Pertamina?
Sekitar 4 Minggu yang lalu -
Beda Gaya Jokowi Bertemu Dua Seteru, Putin dan Zelenskyy
Sekitar 6 Jam yang lalu -
MPR Bandingkan Ketidakadilan terhadap Rusia dengan Israel yang Jajah Palestina
Sekitar 19 Jam yang lalu
Advertisement
Advertisement
Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami