Kena OTT KPK, Gubernur Aceh diganti Plt jika sudah ditahan
Merdeka.com - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemendagri masih menunggu informasi resmi yang dikeluarkan dari komisi antirasuah itu.
"Masih tunggu (pernyataan) resmi KPK. Info tersebut masih perlu di cross check dan tunggu info resmi dari aparat penegak hukum," ucap Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar, saat dikonfirmasi, Rabu (4/7).
Meski demikian, dia menuturkan, jika tidak ditahan Irwandi masih bisa menjalan tugas. Sebaliknya, masih kata dia, jika positif ditahan, maka akan ditindaklanjuti, dengan menugaskan Wakil Gubernur sebagai Plt Gubernur.
"Jika positif ditahan, maka akan ditindaklanjuti dengan surat penugasan Wagub sebagai Plt Gubernur," tuturnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Aceh, Selasa (3/7). Dalam operasi itu menangkap dua kepala daerah. Selain Bupati Bener Meriah Ahmadi, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf juga dikabarkan turut serta terjaring OTT.
"Sore hingga malam ini, KPK melakukan kegiatan penindakan di Aceh dan mengamankan 10 orang, yang terdiri dari 2 kepala daerah dan sejumlah pihak non PNS," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat dihubungi Liputan6.com, Selasa malam (3/7).
Agus menyatakan, diduga sebelumnya telah terjadi transaksi yang melibatkan penyelenggara negara di tingkat Provinsi dan salah satu Kabupaten di Aceh.
Selain mengamankan 10 orang tersebut, penyidik KPK juga menyita sejumlah uang senilai ratusan juta rupiah. Uang itu diduga merupakan bagian dari realisasi komitmen fee sebelumnya.
Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jelang Cuti, Para Taruna Akpol Tampan Ini Diberi Pesan dari Komandan, Dilarang Hidup Mewah hingga Jaga Nama Baik
Isi pesannya aykni agar tak melakukan pelanggaran hingga hidup bermewah-mewahan.
Baca SelengkapnyaDPR Minta Ketegasan Pemerintah Pastikan Jadwal PON 2024 karena Bentrok dengan Pilkada Serentak
Dede menilai kepastian regulasi yang mendukung anggaran PON 2024 diperlukan karena menyangkut persiapan dan teknis penyelenggaraan.
Baca SelengkapnyaLuhut di Depan Airlangga dan Ical: Jangan Mau Diatur Orang Lain, Golkar yang Ngatur!
Luhut meminta kepada para petinggi dan pengurus Partai Golkar jangan menciderai keberhasilan Partai Golkar di Pemilu 2024 ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD
Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.
Baca SelengkapnyaIsu Presiden Jokowi Titip Nama Menteri, Gibran: Keputusan di Prabowo
Gibran menampik jika Presiden Joko Widodo menitipkan nama di kabinte pemerintahan selanjutnya.
Baca SelengkapnyaKubu Anies-Cak Imin: Pemerintah Pusat Jadi Pengendali, PJ Gubernur Aceh Dicopot karena 02 Kalah
Pihaknya menilai penunjukan Pj kepala daerah menjadi alat politik oleh Jokowi.
Baca SelengkapnyaIsu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet
Airlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya