Kemhan Klaim 85 Persen Anggaran Dibelanjakan ke Perusahaan Dalam Negeri

Merdeka.com - Jubir Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak membenarkan jika Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar Kementerian Pertahanan (Kemenhan) membelanjakan uang untuk memberi alutsista. Namun, bukan alutsista dari luar negeri melainkan dalam negeri.

"Sesuai dengan perintah Presiden, Kemhan memang prioritas belanja dalam negeri, dan memang mayoritas belanja Kemhan dibelanjakan di dalam negeri. Dari total Rp 117 triliun alokasi anggaran Kemhan 2020 digunakan 55 persennya untuk belanja prajurit TNI dan ASN Kemhan-TNI, 20 persen operasional, perawatan alutsista dan lain-lain," katanya saat dikonfirmasi, Kamis (9/7).

Selain itu, Kemhan juga fokus memback up penanganan virus Corona atau Covid-19. Sehingga, belanja alutsista akan diprioritaskan untuk belanja industri dalam negeri.

"Kemudian belanja alutsista yang kurang dari 25 persen dari total anggaran juga alokasi belanjanya diprioritaskan belanja dari industri dalam negeri. Nah bila tidak tersedia dari dalam negeri kita pakai skema join production supaya ada upaya alih teknologi, baru sisanya bila mendesak dan harus segera dan tidak ada substitusinya tentu kita beli dari negara produsen alutsista di luar negeri," jelasnya.

Dengan ini, Dahnil mengklaim kalau Kemhan hampir seluruhnya anggaran dibelanjakan industri dalam negeri.

"Jadi, kalau bicara belanja Kemhan secara agregat maka 85 persen dibelanjakan di dalam negeri," pungkasnya.

Permintaan Jokowi ke Prabowo

Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) buatan dalam negeri. Hal ini demi menggerakkan perekonomian Indonesia di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).

Dia menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas yang digelar secara tertutup di Istana Negara Jakarta, Selasa 7 Juli 2020. Menurutnya, Kementerian Pertahanan bisa membeli produk alutsista di perusahaan dalam negeri seperti PT Dirgantara Indonesia (DI), PT Pindad, atau PT PAL.

"Misalnya di Kemenhan, bisa saja di DI, beli di Pindad, beli di PAL. Yang bayar di sini ya yang _cash, cash, cash_. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), beli produk dalam negeri. Saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini," kata Jokowi dalam keterangan pers yang dirilis Sekretariat Presiden, Rabu (8/7).

"Saya kira belanja-belanja yang dulu belanja ke luar, direm dulu. Beli, belanja, yang produk-produk kita. Agar apa? Ekonomi kena _trigger_, bisa memacu growth kita, pertumbuhan (ekonomi) kita," sambungnya.

Jokowi menyebut anggaran Kementerian Pertahanan yakni, Rp117 triliun. Anggaran tersebut merupakan yang paling besar dibandingkan kementerian lainnya.

Dia mengingatkan jajaran menterinya untuk mempercepat belanja pemerintah untuk menggerakkan perekonomian. Pasalnya, kuartal ketiga tahun ini akan menjadi kunci bagi upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi.

"Saya sekarang ini melihat belanja kementerian itu harian. Naiknya berapa persen. Harian, saya lihat betul sekarang," ucapnya.

Sebelumnya, dalam siaran pers Badan Kerja Sama Pertahanan Keamanan AS, disebutkan bahwa Kementerian Luar Negeri AS menyetujui rencana penjualan delapan pesawat tiltrotor MV-22 Osprey Block C kepada Indonesia.

Disebutkan pula bahwa DSCA telah mengirim notifikasi akan kemungkinan penjualan Osprey tersebut ke Kongres AS pada hari yang sama. Menurut AS, pemerintah Indonesia telah mengajukan pembelian delapan pesawat MV-22.

Osprey Block C kepada pemerintah AS, beberapa waktu lalu. Nilai total pembelian ini mencapai 2 miliar dolar AS atau sekitar Rp28,9 triliun.

Reporter: Lisza EgehamSumber: Liputan6.com