Kementerian Perindustrian dinilai paling terbuka soal informasi
Merdeka.com - Dalam rangka memperingati Hari Hak Untuk Tahu Internasional, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) mendapat penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) atas prestasinya memberikan informasi kepada publik. Namun, Menkominfo bukanlah satu-satunya yang menerima penghargaan, bahkan kementerian yang dipimpin oleh Tifatul Sembiring ini hanya menempati posisi 8 dari 10 kementerian yang menerima penghargaan.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) patut berbangga karena bisa menempati posisi teratas dalam memberikan informasi kepada publik. Di tempat kedua ada Kementrian Sekretariat Negara (Setneg) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Keduanya sama-sama menempati posisi kedua karena memiliki nilai yang sama.
Sedangkan untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov), Jawa Barat menempati posisi paling puncak dan mampu mengungguli DKI Jakarta yang menempati posisi kedua.
Berikut adalah kementerian, Lembaga, dan Pemprov yang menerima penghargaan
Kementerian dan Lembaga
1. Kementrian Perindustrian.
2. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Kementrian Sekretariat negara.
3. Badan Tenaga Nuklir Nasional.
4. Badan Pemeriksaan Keuangan.
5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
6. Kementerian Kehutanan.
7. Mahkamah Konstitusi.
8. Kementerian Komunikasi dan Informasi.
9. Kementrian Kesehatan.
10. Kementrian Pekerjaan Umum dan Kementrian Keuangan.
Pemerintah Provinsi
1. Jawa Barat.
2. DKI Jakarta.
3. Sumatera Utara.
4. Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Kalimantan Timur.
6. Nusa Tenggara Barat.
7. Sumatera Selatan dan Jawa Timur.
8. Lampung.
9. Jawa Tengah dan Kepulauan Riau.
10. Kalimantan Tengah.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan
Meski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.
Baca SelengkapnyaAkal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut
Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.
Baca SelengkapnyaBPK Serahkan Laporan Dugaan Korupsi di Pembiayaan Ekspor LPEI, Kerugian Negara Rp81 Miliar
Laporan kedua terkait PKN atas bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono
Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Baca SelengkapnyaLewati Jembatan Mengerikan, Begini Penampakan Markas KKB Kini Dikuasai TNI, Banyak Barang Berbahaya
Prajurit TNI berhasil kuasai markas KKB hingga temukan barang berbahaya. Simak informasi berikut.
Baca Selengkapnya14.072 Penyelenggara Negara Belum Melaporkan Harta Kekayaan ke KPK
Rinciannya, dari 14.072 penyelenggara negara tercatat bidang Eksekutif (pusat dan daerah) sejumlah 9.111 dari total 323.651 WL.
Baca SelengkapnyaKetahui Daftar Barang Impor yang Diizinkan Masuk Bea Cukai
Pemerintah ingin memastikan agar masyarakat tidak melakukan hal ini setibanya pulang dari luar negeri dengan barang impor.
Baca SelengkapnyaKemnaker Terima 1.475 Laporan Terkait THR yang Melibatkan 930 Perusahaan
Kementerian Ketenagakerjaan menerima 1.475 pengaduan terkait THR yang diadukan pegawai perusahaan swasta.
Baca SelengkapnyaBuruh di-PHK dan THR Tidak Dibayar Jelang Lebaran, Ayo Laporkan ke Sini
Layanan pengaduan itu dibuka Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Baca Selengkapnya