Merdeka.com - Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan ekspor jagung lebih besar tahun ini dari sentra-sentra jagung nasional, terutama dari Provinsi Gorontalo. Oleh karena itu, Menteri Pertanian akan memaksimalkan program dan bantuan untuk meningkatkan produksi dan ekspor dari provinsi yang berjuluk serambi madinah itu.

"Produksi jagung dari petani jagung Gorontalo terbukti meningkat tajam dari yang tadinya hanya 692 ribu ton di 2016, menjadi 1,5 juta ton di 2018. Bahkan dari total ekspor jagung 380 ribu ton di 2018, 113 ribu tonnya adalah hasil produksi petani Gorontalo. Angka ini lebih besar dari target awal yang hanya 58 ribu ton," kata Amran saat meninjau kesiapan lokasi panen raya jagung di Gorontalo yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat (1/3) besok.

Amran bahkan optimis, dengan program Kementan dan kerja keras pemerintah daerah bersama petani produksi jagung Gorontalo bisa menghasilkan 1,7 juta ton di 2019. Target ekspor jagung dari Gorontalo pun diupayakan bisa tembus 150 ribu ton, dari target ekspor nasional yang totalnya 500 ribu ton.

Secara nasional, Amran meyakinkan bahwa produksi petani jagung nasional sudah mampu meningkat, sehingga bisa menekan impor jagung yang pada 2014 mencapai 3,25 juta ton senilai Rp.10 triliun. Bahkan sudah mampu ekspor signifikan di 2018.

Keberhasilan tersebut, jelas Amran, merupakan hasil dari sejumlah kebijakan yang tepat. Diantaranya program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan, modernisasi pertanian melalui bantuan alat mesin pertanian (alsintan), serta regulasi yang menguntungkan petani.

"Intensifikasi lahan dilakukan untuk upaya peningkatan produktivitas di lahan yang sudah ada, seperti pembagian benih unggul dan pupuk gratis. Sementara ekstensifikasi berarti perluasan lahan tanam baru," terang Amran. "Kita juga dorong petani menggunakan alsintan, sehingga bisa menghemat waktu, tenaga dan biaya," tambahnya.

Sinergi dan Kebijakan Berdampak

Dari sisi regulasi, Amran menyatakan setidaknya ada dua hal yang sudah dilakukan dan cukup berdampak besar bagi petani, yakni: pengadaan benih, pupuk, pestisida, dan alsintan yang lebih sesuai dengan periode tanam petani, dan penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) agar harga jagung menguntungkan bagi petani.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Gorontalo Rusli Habibi menyatakan hal senada. Menurutnya selama ini kekhawatiran petani jagung adalah ketersediaan benih yang sering terlambat karena proses lelang, bahkan ia menyampaikan pernah ada masa dimana petani tidak bisa menanam jagung karena proses lelang pengadaan benih yang gagal.

"Petani Gorontalo bisa produksi sesuai, bahkan melebihi target Mentan karena aturan pengadaan tidak lagi lewat lelang, tapi lewat e-catalog, sehingga syarat pengadaan benih unggul bisa tepat waktu, tepat volume, dan tepat sasaran," ujar Rusli. "Bahkan bisa diupayakan pada saat oleh tanam, benih sudah tersedia dan bisa dibagikan," sambungnya.

Begitu juga dengan, aturan pemerintah pusat yang sangat responsif dalam mengantisipasi harga terutama saat panen. Hasil kebijakan menetapkan bahwa HPP dipatok minimal Rp 3.150/kg untuk kadar air 17 persen, sehingga menjadi insentif untuk petani untuk mau berproduksi.

"Sebelum Pemerintah Jokowi-JK, harga jagung tidak pasti. Jika panen, harganya hanya Rp 800/kg, paling tinggi Rp 1.500/kg. Petani jadi tidak berdaya, dan patah hati untuk menanam," ungkap Rusli.

Rusli mengapresiasi program pemerintah melalui Kementan, dan optimis petaninya bisa mencapai target yang ditetapkan. Apalagi target peningkatan produksi dan ekspor selalu bisa dilampaui setiap tahunnya. Ia juga berharap, program jagung di Gorontalo terus dikembangkan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan penduduk yang 65 persen mengandalkan sektor pertanian ini.