Merdeka.com - Kementerian Sosial mengimbau tim Tagana (Taruna Siaga Bencana) harus paling cepat bereaksi saat terjadi bencana. Minimal, satu jam setelah kejadian sudah berada di lokasi bencana.

Menteri Sosial Agus Gumiwang mengatakan tim Tagana harus bisa mendeteksi dini prioritas alternatif penanggulangan bencana. "Tagana adalah relawan sosial terlatih yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana terutama tanggap darurat, perlindungan sosial dan layanan dukungan psikososial," kata Agus dalam keterangannya, Kamis (8/11).

Senada dengan Agus, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat menambahkan komitmen tim Tagana, satu jam setelah peristiwa harus sudah berada di lokasi bencana.

"Komitmen sebagai relawan sejati tetap harus terjaga dan sebagai relawan sosial perlu memiliki komitmen, kemampuan dan militansi dalam penanggulangan bencana. Tagana selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Di antara relawan lain, Tagana-lah harus paling cepat berada di lokasi bencana, karena Tagana berasal dari lingkungan komunitas setempat. Satu jam sudah berada di lokasi bencana," tambah Harry lagi.

Selain itu, kerukunan antar warga juga diperlukan agar penanggulangan pasca bencana bisa berjalan lancar.

"Selain masyarakat harus tangguh dalam penanganan bencana alam, maka kita pastikan masyarakat harus rukun dan tentram sehingga kita mendapatkan kebahagiaan lahir dan bathin. Selain itu, pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) wajib hadir dan bahu membahu dengan Tagana. Untuk menambah kekuatan korps Tagana. Lakukan sesuatu yang sanggup saudara lakukan," imbau Harry.

Kemensos yang berafiliasi dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia (PMK) dan Kebudayaan ini mencatat ada 37.817 Tagana yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut dinilai belum sepadan dengan kerawanan letak geografis Indonesia.

"Karenanya, Kemensos berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas Tagana sebagai front liner dalam penanggulangan bencana," tuturnya.

Kemensos menyerahkan bantuan kepada Forum Keserasian Sosial senilai Rp 150 Juta dan bantuan Kearifan Lokal senilai Rp 50 Juta dari Dirjen Linjamsos kepada Wakil Gubernur Prov Kalbar untuk diserahkan pada para penerima bantuan.

Acara dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Dirjen Linjamsos, Kadis Provinsi Kalbar, Direktur PSKBA dan Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta dihadiri oleh 300 orang TAGANA, pendamping PKH, TKSK, pengurus Kampung Siaga Bencana dan undangan lainnya.

Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Se-Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Bakti Sosial ke-IV Tahun 2018 sebagai wujud komitmen dalam membantu masyarakat menghadapi kejadian bencana.

Sepanjang tahun 2018, di berbagai wilayah di Indonesia setidaknya terdapat 1.235 kejadian bencana, dimana korban meninggal mencapai 3.360 jiwa, 489 jiwa luka-luka, 2.770.814 mengungsi dan 231.798 unit rumah rusak berat, sedang maupun kecil.

Gempa yang mengguncang Pulau Lombok dan Sumbawa Provinsi NTB yang mengakibatkan 567 orang meninggal dunia, 1.478 jiwa luka berat dan kurang lebih 358.029 orang mengungsi. Serta bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah mengakibatkan 2.087 orang meninggal dunia, 4.438 jiwa luka berat dan 180.594 orang mengungsi.

Kejadian ini semakin meyakinkan paradigma pentingnya penanggulangan bencana berbasis masyarakat, serta menempatkan masyarakat sebagai subyek penanggulangan bencana. Mereka-lah unsur pertama dan utama dalam penanggulangan bencana sebelum bantuan datang dari luar.

Seperti diketahui wilayah Indonesia termasuk wilayah ring of fire bencana. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sistem deteksi dini (early warning system) harus dibangun di semua wilayah yang beresiko bencana, termasuk sistem respon yang tepat untuk pengurangan resiko bencana.