Merdeka.com - Kementerian Sosial menyampaikan bela sungkawa terhadap dua warga yang tewas saat pengambilan dana kompensasi bahan bakar minyak (BBM) di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Namun, mereka berkilah kedua warga tersebut tewas karena faktor usia, bukan akibat terjepit antrean warga.

Kedua warga tersebut antara lain, Emak Icih (79) dan Emak Titi (75). warga Kota Tasikmalaya, Jawa Barat meninggal dunia saat mengambil dana kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Emak Icih merupakan warga Kampung Trowek, Desa Dirgahayu, Kecamatan Kadipaten dan emak Titi adalah warga Kampung Pasir Bitung, Desa Kaputihan, Kecamatan Jatiwaras.

"Emak Icih meninggal saat menuju kantor pos tempat pencairan uang kompensasi pengurangan subsidi BBM. Sebaliknya, Emak Titi meninggal seusai mengambil uang kompensasi," kata Sekretaris Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) AM Asnandar di Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (4/12).

Berdasarkan dari keterangan keluarga dan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) menyebutkan, keduanya meninggal karena faktor usia. Sebagai bentuk tanggung jawab, Kementerian Sosial menyerahkan santunan bagi keluarga kedua korban masing-masing Rp 5 juta.

Terkait pembagian dana kompensasi BBM, Kementerian Sosial menilai kemampuan PT POs Indonesia dalam melayani warga. Asnandar pun menjamin setiap warga yang terdaftar sebagai penerima tidak akan tertukar.

"Pencarian sudah ada jadwalnya, sudah dihitung kemampuan PT Pos Indonesia melayani warga, serta dijamin tidak akan hilang karena sudah terdata," tambah Asnandar.

Selain itu, Linjamsos berharap semua pihak mengedepankan saling percaya dan toleransi agar pemaknaan kartu sakti ini tidak semata mata uang saja. Melainkan melatih mengelola dan memanfaatkan uang sesuai kebutuhan. Kalaupun ada ditemukan berbagai kekurangan dan kelemahan hal tersebut merupakan di luar rencana. Namun, warga diminta aktif melaporkan melalui saluran resmi yang telah ditetapkan pemerintah.

"Jika terjadi kekurangan dan kelemahan bisa disampaikan ke laman www.lapor.ukp.go.id sesuai hasil rapat koordinasi di Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada 27 November lalu," tandasnya.