Merdeka.com - Kepala Biro Humas dan Hukum Kemenpora Amar Ahmad mengatakan pada acara Expert Forum Langkah Strategis Kebijakan Pemerintah Terhadap Rencana Perubahan Waktu dan Penetapan Tuan Rumah PON di Hotel Sentra Surabaya Jawa Timur (19/3) diharapkan banyak masukan sebagai langkah persiapan menuju perubahan waktu pelaksanaan PON. Terutama dari sisi yuridis terkait PP 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.

"Tadi banyak masukan mulai implikasi dari perubahan PP 17 dan masukan lain. Pada dasarnya semua mendukung langkah perubahan waktu pelaksanaan PON. Karena kita berorientasi untuk kejuaraan internasional, jadi harus berjenjang, " ucapnya.

Amar juga berharap setelah PON 2020 di Papua, sudah ditetapkan penyelenggaraan PON dua tahun sekali. Kata dia, beberapa daerah juga sudah mengatakan siap dan mendukung. Upaya Kemenpora untuk menjalankan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) menjadi dua tahun sekali juga mendapat dukungan dari berbagai pihak. Termasuk KONI pusat sebagai induk dari semua organisasi cabang olahraga.

Wakil Ketua Umum Koni Pusat Suwarno mengatakan perubahan pelaksanaan PON dari empat tahun menjadi dua tahun dinilai cukup baik. Namun harus disertai dengan konsep untuk mendukung peningkatan prestasi atlet Indonesia.

"Tidak ada masalah PON dua tahun sekali, namun konsepnya perlu diubah. Tahun pertama tidak ada pembatasan usia, dua tahun kemudian ada pembatasan usia, atau sebaliknya. Ini perlu, karena salah satu masalah kita jarak antara atlet lapis kedua terlalu jauh. Pembatasan usia bisa dilakukan sebagai upaya menyiapkan regenerasi atlet," jelasnya.

Namun Suwarno menegaskan PON bukan satu-satu instrumen dalam meningkatkan prestasi atlet. Seperti pengalaman yang sudah-sudah, tuan rumah PON harus menanggung biaya besar, karena dari pusat hanya beberapa persen. Sementara tidak semua kepala daerah punya kepedulian dengan olahraga. Hal inilah yang perlu diingat dan menjadi perhatian menurutnya.