Kemenpan RB bakal petakan ulang atas status Satpol PP dan Dishub DKI
Merdeka.com - Ketua Presidium Pegawai Tidak Tetap (PTT) Banpol PP Didi Ahmad mengatakan, aksi gabungan yang mereka lakukan antara Satpol PP dengan Dishub DKI Jakarta diterima baik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Aksi itu diikuti oleh ribuan Satpol PP dan Dishub dengan mengenakan pakaian dinas kerja masing-masing.
"Hasil dari audiensi kami dengan bapak Deputi SDM Aparatur, beliau mengatakan kepada kita beliau akan lakukan pemetaan ulang dan berkoordinasi dengan Pemrov DKI," kata Didi di gedung Kemenpan RB, Jakarta Selatan, Senin (25/9).
Pemetaan ulang yang akan dilakukan oleh Kemenpan RB bertujuan untuk menyelesaikan masalah status tidak tetap Satpol PP dan Dishub. "Bukan hanya hanya itu saja tetapi semua pegawai yang berstatus tidak tetap di Pemprov DKI Jakarta," ujarnya.
Didi menjelaskan, pemetaan yang akan dilakukan Kemenpan RB itu salah satunya yaitu terkait dengan jabatan para Satpol PP dan Dishub. "Ya untuk jabatan-jabatannya, untuk Satpol PP jabatannya apa, untuk Dishub jabatannya apa dan PTT yang lain seperti guru jabatannya guru apa dan semacamnya," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Kemenpan RB Herman Suriatman menambahkan bahwa merasa empati dengan Satpol PP dan Dishub. Untuk menindaklanjuti permintaan dari Satpol PP dan Dishub, pihaknya masih memerlukan data yang lengkap.
"Tadi hasilnya Pak Deputi menyampaikan bahwa kami empati, apresiasi. Dan untuk tindak lanjutnya kami butuh data yang lebih lengkap kami perlu petakan sedemikian rupa," tandasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
OTT Labuhanbatu, KPK Tangkap Bupati, Kepala Dinas hingga Anggota DPRD
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan.
Baca SelengkapnyaWNA Ngadu Kecopetan saat Rayakan Tahun Baru di Bundaran HI, Reaksi Satpol PP Bikin Kesal
Menurutnya, Satpol PP hanya diberi tugas mengamankan jalannya acara
Baca SelengkapnyaSatpol PP Garut Dukung Gibran, Cak Imin Serukan Timnas AMIN Lapor Bawaslu
Cak Imin berharap kementerian terkait menertibkan aparatnya agar tak terlibat politik praktis di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Istana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024
Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaKetua RT Ungkap Detik-Detik Penangkapan Penjual Sertifikat Habib Palsu, Berawal dari Polisi Menyamar
Tujuan pria tersebut semulanya bukan ingin melakukan penangkapan terhadap target operasinya, melainkan urusan yang lain.
Baca SelengkapnyaSatpol PP Dukung Gibran, TKN: Pertanda Dicintai Rakyat
Terlepas dari melanggar aturan, tanda dukungan itu menjadi bukti Prabowo-Gibran dicintai masyarakat.
Baca SelengkapnyaTak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP
Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.
Baca SelengkapnyaRibuan Personel Polisi Dikerahkan Amankan Debat Ketiga Pilpres di Istora Senayan
Petugas akan ditempatkan di beberapa titik untuk mengamankan lokasi debat yang digelar di Gelanggang Bulutangkis
Baca SelengkapnyaBatal Diperiksa Kemarin, Siskaeee Minta Polisi Jadwal Ulang 15 Januari 2024
Sedianya, Siskaeee diperiksa pada Senin (8/1/2024) kemarin.
Baca Selengkapnya