Merdeka > News

Kemenkumhan: Ada 13.092 Anak Terdaftar Berkewarganegaraan Ganda

Senin, 27 Juni 2022 21:00 Reporter : Merdeka
Kemenkumhan: Ada 13.092 Anak Terdaftar Berkewarganegaraan Ganda Menkumham Yasonna buka rangkaian peringatan HDKD 2021. ©Humas Kemenkumham

Merdeka.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencatat sebanyak 13.092 anak, yang lahir dari perkawinan campuran orang tua warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA), terdaftar sebagai anak dengan kewarganegaraan ganda.

"Mereka terdaftar sebagai anak berkewarganegaraan ganda berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan," kata Direktur Jenderal Administrasi Hukum dan Umum (AHU) Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar di Jakarta, Senin (27/6).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.793 anak di antara terdata tidak atau terlambat memilih salah satu kewarganegaraan yang harus diajukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

"Sementara terdapat 507 anak yang tidak didaftarkan berdasarkan Pasal 41 sebagai anak berkewarganegaraan ganda," tambah Cahyo.

Dengan demikian, lanjutnya, terdapat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia yang dapat mengakomodir anak dengan permasalahan kewarganegaraan.

Hal tersebut memberikan kesempatan kembali kepada mereka untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia dalam jangka dua tahun sejak PP Nomor 21 Tahun 2022 diterbitkan atau hingga 31 Mei 2024.

2 dari 2 halaman

Cahyo menjelaskan penyempurnaan hukum melalui PP Nomor 21 Tahun 2022 tersebut sejalan dengan berbagai upaya perbaikan iklim kondusif negara untuk menarik berbagai pihak datang ke Indonesia guna memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional.

Beleid tersebut diharapkan mendorong para diaspora Indonesia, termasuk anak keturunan WNI yang terampil, memiliki rasa cinta besar terhadap Tanah Air, serta ingin berkontribusi terhadap Indonesia.

Selain itu, kebijakan yang diatur dalam PP Nomor 21 tersebut juga sejalan dengan desain besar berbagai kebijakan lainnya dalam mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19.

Termasuk dalam hal mempermudah layanan keimigrasian, kebijakan visa dan penyederhanaan perizinan tinggal yang mencakup peruntukan jenis kegiatan lebih luas dan lebih beragam.

Dengan demikian, investor termasuk dari diaspora Indonesia diharapkan memiliki keinginan berinvestasi, mempunyai properti sesuai ketentuan, dan/atau menghabiskan masa tua di Indonesia.

[ded]
Kemenkumham Targetkan Draf Baru RKUHP Rampung Hari Ini
Kemenkumham Targetkan Draf Baru RKUHP Rampung Hari Ini
Draf RKUHP Belum Dikirim ke DPR, Wamenkumham: Masih Banyak Typo
Draf RKUHP Belum Dikirim ke DPR, Wamenkumham: Masih Banyak Typo
Menkum HAM Yasonna Luncurkan Layanan Apostille, Permudah Administrasi Antarnegara
Menkum HAM Yasonna Luncurkan Layanan Apostille, Permudah Administrasi Antarnegara
DPR Ungkap Praktik Jual Beli Kamar Tahanan di Lapas: Biaya Sewa Rp1-2 Juta
DPR Ungkap Praktik Jual Beli Kamar Tahanan di Lapas: Biaya Sewa Rp1-2 Juta
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Kemenkumham
  3. Kewarganegaraan Ganda
  4. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Nyanyian Kode Mantan Pengacara Bharada E: Wiro Sableng, Naga Geni hingga TB1
image

Menengok Kembali Sejarah dan Tugas Pokok Paspampres RI
image

Begini Kondisi Bharada E saat Diperiksa Penyidik
image

Fakta-Fakta Penikaman Salman Rushdie dan Kondisi Terkini

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Opini

Rekomendasi