Kemenkumham akan Digitalisasi Diseminasi Hukum Humaniter Internasional

Jumat, 13 Desember 2019 08:59 Reporter : Dedi Rahmadi
Kemenkumham akan Digitalisasi Diseminasi Hukum Humaniter Internasional Panitia Tetap Hukum Humaniter (Pantap) Indonesia. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui program kerja Panitia Tetap Hukum Humaniter (Pantap) Indonesia akan meratifikasi Protokol II Tahun 1999 tentang Pelindungan Dipertinggi (enhanced protection) terhadap Cagar Budaya pada Masa Konflik Bersenjata.

Perwakilan Pantap Indonesia, Azharuddin yang juga menjabat sebagai Plt Kasubdit Hukum Internasional Direktorat Otoritas Pusat Hukum Internasional (Dir OPHI) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham ini menyampaikan Pemerintah Indonesia akan melakukan digitalisasi diseminasi Hukum Humaniter Internasional (HHI). Hukum Humaniter merupakan hukum internasional yang dibuat atas nama kemanusiaan untuk membatasi akibat konflik bersenjata suatu negara.

Hal itu disampaikan dalam The 33rd International Conference of the Red Cross and Red Crescent atau Konferensi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang diselenggarakan pada 9 hingga 12 Desember 2019 di Jenewa, Swiss.

"Digitalisasi diseminasi HHI bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin mengetahui HHI dan salah satu upaya diseminasi HHI yang dilakukan Indonesia dengan menjangkau masyarakat luas, tidak hanya institusi pemerintah dan militer sebagaimana selama ini telah dilakukan dengan intensif," jelas Azharuddin, Kamis (12/12).

Atas pencapaian dan program kerja di bidang digitalisasi diseminasi HHI, Pantap Indonesia mendapatkan tanggapan positif dari International Committee of the Red Cross (ICRC) atau Komite Palang Merah Internasional.

Komite Palang Merah Internasional mendukung program kerja Pantap Indonesia di bidang digitalisasi diseminasi HHI yang sejalan dengan program utamanya di ranah Komite Nasional HHI yaitu pembangunan Online Community for National Committees and Similar Entities on International Humanitarian Law.

Komite Palang Merah Internasional juga menyatakan akan membantu Indonesia jika diminta, melalui consultation meeting maupun technical assistance dalam proses pembuatan website Pantap Indonesia. [ded]

Topik berita Terkait:
  1. Kemenkumham
  2. Jakarta
Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini