Kemenkum HAM sebut dana Rp 1,3 T dari APBNP untuk LP Nusakambangan
Merdeka.com - Kementerian Hukum dan HAM memfokuskan penggunaan alokasi dana sebesar Rp 1,3 triliun yang dikucurkan Kementerian Keuangan untuk pembangunan lapas di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pembangunan itu ditujukan untuk menampung sejumlah napi yang ada di DKI Jakarta yang sudah melebihi kapasitas.
"Kita coba prioritas Nusakambangan . Bisa mengatasi di DKI sekarang. Laporan terakhir 1.300 dari 2000 yang akan kita mutasikan ke sekitar DKI," kata Dirjen Lapas Kwmenkum HAM I Wayan K Dusak usai menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi lll DPR RI, Selasa (7/6).
Namun begitu, lanjut Dusak, pembangunan tambahan lapas Nusakambangan tidak otomatis mampu menampung napi yang ada. Beberapa daftar napi yang akan masuk, masih banyak jumlahnya.
"Kita mencoba merenovasi lapas yang ada. Di sana ada 3 lapas yang isinya rata-rata 200, melebihi kapasitas. Kita menginginkan itu dibangun satu blok bisa menampung 400 sampai 500 napi. 1 lapas bisa menampung 1000. 3 lapas kita bisa menampung 3000. Idenya ke situ. Kita lihat, ini anggarannya mencukupi gak," ujarnya.
Seperti diketahui, Kementerian Hukum dan HAM menilai, APBN-P 2016 yang dianggarkan Kementerian Keuangan sebesar Rp 1,3 triliun dianggap tidak cukup, khususnya dalam menangani masalah berkaitan dengan lapas. Untuk itu Kemenkum HAM meminta kepada Komisi lll DPR RI untuk meminta tambahan.
"Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk penanganan over kapasitas pada Lembaga Permasyarakatan/Rumah Tahanan Negara, penanganan penyalahgunaan narkoba, serta peningkatan kualitas WBP (warga binaan permasyarakatan)," kata Sekjen Kemenkum HAM Bambang Rantam Sariwanto saat rapat kerja dengan Komisi III di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6).
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
IKN Habiskan Rp68,59 T Duit APBN untuk 89 Paket, Ini Rinciannya
Penggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp68,59 triliun.
Baca SelengkapnyaAnggaran Subsidi Pupuk Ditambah Rp14 Triliun, Mekanisme Penebusan Hanya Pakai KTP
Hal ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk.
Baca SelengkapnyaPemerintah Ungkap Alasan Buka Loker 2,3 Juta CPNS dan PPPK Tahun 2024
Pemerintah Beberkan Alasan Buka Loker CPNS dan PPPK Tahun 2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya dari Kementerian PUPR meningkatkan kapasitas SDM.
Baca SelengkapnyaAnggaran untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS Nyaris Rp100 Triliun
Pemberian tunjangan kinerja bagi ASN daerah mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Baca SelengkapnyaDijanjikan Upah Rp135 Juta, Kurir Sabu 15 Kilogram Ditangkap Polisi saat Nunggu Jemputan Rekan
Pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup atau mati akibat perbuatannya.
Baca SelengkapnyaDana untuk Pembangunan IKN Nusantara di APBN 2024 Naik Jadi Rp40 Triliun, Untuk Apa Saja?
Pada tahun 2023 realisasi belanja untuk pembangunan IKN sebesar Rp26,7 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp27,4 triliun.
Baca SelengkapnyaPPP dan NasDem Kompak Tak Serukan Hak Angket Saat Rapat Paripurna
NasDem mengaku tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.
Baca SelengkapnyaTabungan Orang Kaya di Atas Rp5 Miliar Turun Drastis, Ketua LPS Mulai Takut
Data LPS mencatat, pada 2023 lalu pertumbuhan tabungan orang kaya 14-15 persen, namun di tahun ini hanya 3,51 persen.
Baca Selengkapnya