Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemenkum HAM sebut dana Rp 1,3 T dari APBNP untuk LP Nusakambangan

Kemenkum HAM sebut dana Rp 1,3 T dari APBNP untuk LP Nusakambangan Pulau Nusakambangan. ©AFP PHOTO/Bay Ismoyo

Merdeka.com - Kementerian Hukum dan HAM memfokuskan penggunaan alokasi dana sebesar Rp 1,3 triliun yang dikucurkan Kementerian Keuangan untuk pembangunan lapas di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pembangunan itu ditujukan untuk menampung sejumlah napi yang ada di DKI Jakarta yang sudah melebihi kapasitas.

"Kita coba prioritas Nusakambangan . Bisa mengatasi di DKI sekarang. Laporan terakhir 1.300 dari 2000 yang akan kita mutasikan ke sekitar DKI," kata Dirjen Lapas Kwmenkum HAM I Wayan K Dusak usai menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi lll DPR RI, Selasa (7/6).

Namun begitu, lanjut Dusak, pembangunan tambahan lapas Nusakambangan tidak otomatis mampu menampung napi yang ada. Beberapa daftar napi yang akan masuk, masih banyak jumlahnya.

"Kita mencoba merenovasi lapas yang ada. Di sana ada 3 lapas yang isinya rata-rata 200, melebihi kapasitas. Kita menginginkan itu dibangun satu blok bisa menampung 400 sampai 500 napi. 1 lapas bisa menampung 1000. 3 lapas kita bisa menampung 3000. Idenya ke situ. Kita lihat, ini anggarannya mencukupi gak," ujarnya.

Seperti diketahui, Kementerian Hukum dan HAM menilai, APBN-P 2016 yang dianggarkan Kementerian Keuangan sebesar Rp 1,3 triliun dianggap tidak cukup, khususnya dalam menangani masalah berkaitan dengan lapas. Untuk itu Kemenkum HAM meminta kepada Komisi lll DPR RI untuk meminta tambahan.

"Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk penanganan over kapasitas pada Lembaga Permasyarakatan/Rumah Tahanan Negara, penanganan penyalahgunaan narkoba, serta peningkatan kualitas WBP (warga binaan permasyarakatan)," kata Sekjen Kemenkum HAM Bambang Rantam Sariwanto saat rapat kerja dengan Komisi III di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6).

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
IKN Habiskan Rp68,59 T Duit APBN untuk 89 Paket, Ini Rinciannya

IKN Habiskan Rp68,59 T Duit APBN untuk 89 Paket, Ini Rinciannya

Penggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp68,59 triliun.

Baca Selengkapnya
Anggaran Subsidi Pupuk Ditambah Rp14 Triliun, Mekanisme Penebusan Hanya Pakai KTP

Anggaran Subsidi Pupuk Ditambah Rp14 Triliun, Mekanisme Penebusan Hanya Pakai KTP

Hal ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Ungkap Alasan Buka Loker 2,3 Juta CPNS dan PPPK Tahun 2024

Pemerintah Ungkap Alasan Buka Loker 2,3 Juta CPNS dan PPPK Tahun 2024

Pemerintah Beberkan Alasan Buka Loker CPNS dan PPPK Tahun 2024

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Cara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan

Cara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya dari Kementerian PUPR meningkatkan kapasitas SDM.

Baca Selengkapnya
Anggaran untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS Nyaris Rp100 Triliun

Anggaran untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS Nyaris Rp100 Triliun

Pemberian tunjangan kinerja bagi ASN daerah mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Baca Selengkapnya
Dijanjikan Upah Rp135 Juta, Kurir Sabu 15 Kilogram Ditangkap Polisi saat Nunggu Jemputan Rekan

Dijanjikan Upah Rp135 Juta, Kurir Sabu 15 Kilogram Ditangkap Polisi saat Nunggu Jemputan Rekan

Pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup atau mati akibat perbuatannya.

Baca Selengkapnya
Dana untuk Pembangunan IKN Nusantara di APBN 2024 Naik Jadi Rp40 Triliun, Untuk Apa Saja?

Dana untuk Pembangunan IKN Nusantara di APBN 2024 Naik Jadi Rp40 Triliun, Untuk Apa Saja?

Pada tahun 2023 realisasi belanja untuk pembangunan IKN sebesar Rp26,7 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp27,4 triliun.

Baca Selengkapnya
PPP dan NasDem Kompak Tak Serukan Hak Angket Saat Rapat Paripurna

PPP dan NasDem Kompak Tak Serukan Hak Angket Saat Rapat Paripurna

NasDem mengaku tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.

Baca Selengkapnya
Tabungan Orang Kaya di Atas Rp5 Miliar Turun Drastis, Ketua LPS Mulai Takut

Tabungan Orang Kaya di Atas Rp5 Miliar Turun Drastis, Ketua LPS Mulai Takut

Data LPS mencatat, pada 2023 lalu pertumbuhan tabungan orang kaya 14-15 persen, namun di tahun ini hanya 3,51 persen.

Baca Selengkapnya