Merdeka.com - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP ini terkait pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan dari kementerian yang dipimpin Yasonna Hamonangan Laoly.

"Ini merupakan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM selama empat tahun berturut-turut," ujar Menkum HAM, Yasonna Laoly, di kantornya, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (18/6).

Menurut Yasonna, selama memimpin Kemenkum HAM dia terus berusaha menjaga akuntabilitas dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kami juga melakukan pembinaan penyusunan laporan keuangan pada kantor wilayah dan unit pusat, monitoring dan evaluasi kepada satuan kerja dan sosialisasi pengendalian intern atas pelaporan keuangan," kata Yasonna.

Mendapat Opini WTP berturut-turut, Yasonna berterimakasih kepada seluruh jajaran Kemenkum HAM yang terus berupaya dengan maksimal dalam mengelola APBN.

"Ini adalah hasil kerja keras kita bersama, dan tentunya kerjasama yang baik, bimbingan serta advice dari BPK kepada kami," kata Yasonna.

Sementara itu, anggota I BPK RI Agung Firman Sampurna mengapresiasi kinerja Kemenkum HAM yang berhasil mempertahankan opini WTP sejak tahun 2009 hingga tahun ini.

"Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kemenkum HAM tadi sudah dijelaskan tahun 2009 sampai 2017 peroleh opini WTP. Sehingga tahun 2018, kami melihat Kemenkum HAM berusaha keras berbagai upaya untuk mempertahankan opininya," kata Agung Firman.

Reporter: Fachrur Rozie

Sumber: Liputan6.com