Kemenkum HAM Berencana Laporkan Walkot Tangerang ke Polisi

Selasa, 16 Juli 2019 16:15 Reporter : Kirom
Kemenkum HAM Berencana Laporkan Walkot Tangerang ke Polisi Ilustrasi lahan kosong. ©istimewa

Merdeka.com - Kementerian Hukum dan HAM sedang berkonsultasi dengan kepolisian untuk melaporkan Pemkot Tangerang. Pelaporan tersebut atas dugaan penggunaan lahan milik Kemenkum HAM yang tidak sesuai.

"Intinya bahwa kami dari Kemenkumham memang mengadukan pihak wali kota karena telah melakukan pelanggaran hukum. Kita coba mengadukannya ke wilayah Polres Metro," kata Kepala Biro Humas Kemenkumham, Bambang Wiyono, di Mapolres Metro Tangerang, Selasa (16/7/2019).

Menurut Bambang, rencana pelaporan itu karena Kemenkum HAM menilai banyak penguasaan lahan yang dilakukan Pemkot Tangerang tidak sesuai dengan peruntukannya.

"Detailnya semua ada di berkas, tapi belum kami serahkan. Baru komunikasi saja," jelas Bambang.

Terpisah, Kapolres Metro Tangerang, Kombes Pol Abdul Karim, membenarkan rencana Kemenkum HAM melaporkan Pemkot Tangerang. Saat ini, kepolisian masih mendalami objek yang akan dilaporkan tersebut.

"Kita masih belum bisa lihat secara detail apa saja yang dilaporkan. Karena baru secara lisan saja. Kami kepolisian siapa pun yang melapor, siapa pun yang ada dugaan kita tetap tangani dan terima laporan," bilang Abdul Karim.

Pemkot Setop Layanan Publik, Lapas Bingung Kelola Sampah

Sejumlah layanan umum di Lembaga Pemasyarakat di Tangerang terganggu akibat perseteruan Wali Kota Arief dengan Menteri Hukum dan Ham, Yasonna H Laoly.

Saat ini, sejumlah layanan umum seperti penerangan jalan umum, perbaikan jalan dan drainase, serta pengangkutan sampah pada sejumlah perkantoran milik Kemenkum Ham di Kota Tangerang dihentikan sementara.

Kepala Lapas Klas II A Tangerang, Junaidi, mengaku dalam menangani masalah sampah yang diproduksi dari dalam Lapasnya. Jajarannya, dengan terpaksa membuang sampah dari lapas ke area lahan milik Kemenkumham.

"Kami tidak punya Sumber Daya untuk itu. Karena sampah di kami sudah menumpuk sejak Minggu, jadi kami buang ke lahan kosong milik Kemenkumham," kata Junaidi saat di konfirmasi Selasa (16/7).

Dirinya enggan mengomentari kisruh antar petinggi Partai Demokrat dan PDIP itu.

Ditambahkan Prihartati, kepala Lapas Anak Wanita II B Tangerang, mengaku dengan penghentian layanan umum di lapas yang dia pimpin itu, sampah yang dihasilkan para warga binaan menjadi masalah krusial.

"Ya sampah ini yang jadi masalah besar, sebenarnya sampah kita sih sedikit. Tapi saya coba komunikasi ke Dinas Lingkungan Hidup, katanya sih mau diangkut besok. Ya, kita lihat saja," ucap dia.

Ketegangan Yasonna dan Arief bermula dari silang pendapat soal perizinan pembangunan di lahan milik Kemenkum HAM. Sindiran itu diungkapkan saat peresmian Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.

Menteri Yasonna mengatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mewacanakan kawasan milik Kemenkum HAM tersebut dijadikan tata ruang persawahan. Namun wacana itu justru menjadi masalah.

"Cari gara-gara. Nanti kita bicara ke Menteri ATR untuk profesional saja, tapi kita bisa duduk bersama apapun masalahnya," tegas Yasonna. [lia]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini