Merdeka.com - Kementerian Keuangan telah mengalokasikan dana Rp350 miliar pada anggaran tahun 2021 untuk pembangunan gedung utama Kejaksaan Agung yang terbakar pada Agustus 2020. Dengan tambahan ini, total alokasi anggaran untuk Kejaksaan Agung tahun 2021 sebanyak Rp9,5 triliun.

Anggaran yang disetujui untuk pembangunan gedung lebih kecil dibanding yang diajukan Kejaksaan Agung. Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengajukan anggaran Rp400 Miliar untuk pembangunan kembali gedung tersebut.

"Kejaksaan memperoleh pagu alokasi anggaran tahun 2021 kurang lebih sebesar Rp9,5 triliun dengan tambahan anggaran sebesar Rp350 miliar yang digunakan untuk pembangunan gedung utama Kejaksaan," ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Selasa (26/1).

Dalam rapat kerja dengan DPR, Burhanuddin menyampaikan, dari total anggaran tahun 2020 sebesar Rp6,99 triliun, realisasinya mencapai Rp6,8 triliun. Tingkat penyerapan anggaran oleh Kejaksaan Agung RI pada tahun 2020 mencapai 98,34 persen.

"Realisasi anggaran Kejaksaan Agung tahun 2020 sebanyak Rp6,8 triliun atau mencapai 98,34 persen dari pagu sebesar Rp6,99 triliun," kata dia.

Sementara penerimaan negara bukan pajak oleh Kejaksaan Agung sebesar Rp934,8 miliar.

"Atau mencapai 167,88 persen dari total target Rp556,8 miliar," kata Burhanuddin.

Untuk diketahui, gedung utama Kejaksaan Agung di Kebayoran Baru, Jakarta selatan terbakar pada 22 Agustus 2020 lalu. Api berasal dari lantai 6 ruang rapat Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung.

Dari hasil penyidikan, Polri telah menetapkan 11 tersangka. Lima tersangka adalah buruh bangunan yang berinisial S, H, T, K, dan IS, kemudian mandor bangunan berinisial UAM.

Tersangka RS sebagai Direktur PT APM yang memproduksi pembersih cairan Top Cleaner. Tersangka NH sebagai Kasubbag Sarpras dan pejabat pembuat komitmen Kejaksaan Agung.

Selanjutnya, tersangka MD yang perannya sebagai peminjam bendera perusahaan PT APM. Berikutnya, tersangka JM selaku konsultan pengadaan Aluminium Composite Panel (ACP) 2019 merangkap direktur pabrik penyedia ACP merek Seven.

Terakhir, tersangka IS sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) Kejagung pada tahun 2019.

Dari hasil penyidikan polisi menyimpulkan tidak menemukan unsur kesengajaan dalam kasus kebakaran Gedung Kejagung yang menyebabkan kerugian Rp1,12 triliun itu.