Merdeka.com - Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang dicanangkan dalam Pasal 50 Ayat (3) UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinilai tidak bertentangan dengan semangat UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu kesatuan pendidikan untuk pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Suyanto dalam sidang pleno Pengujian Undang-undang (PUU) UU 20/2003 tentang Sisdiknas di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (6/3).

Menurut dia, satuan pendidikan bertaraf internasional diwujudkan dalam bentuk RSBI. Selanjutnya, RSBI akan dikembangkan menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). "Ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang melampaui standar nasional pendidikan sehingga memiliki daya saing komparatif yang tinggi, termasuk kemampuan berbahasa asing," jelasnya.

Suyanto melanjutkan bahwa RSBI/SBI merupakan satuan pendidikan yang bertujuan mengembangkan sekolah berkualitas. "Tujuan RSBI/SBI adalah mengembangkan sekolah berkualitas sebagai pusat unggulan pendidikan (center of excellence). Ini tidak bertentangan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa," ujarnya.

Suyanto pun membantah bahwa RSBI/SBI bukan merupakan bentuk liberalisasi pendidikan. Ini karena pelaksanaan satuan pendidikan bertaraf internasional sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah, termasuk soal pendanaan pendidikan. "Secara tegas kami tegaskan bahwa RSBI/SBI bukan merupakan bentuk liberalisasi pendidikan," ujarnya.

Sebelumnya, UU Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bermasalah oleh gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang beranggotakan IMPARSIAL, ELSAM, YLBHI, AJI, dan Perkumpulan Masyarakat Setara. Gabungan LSM ini lantas mengajukan permohonan pengujian materi UU tersebut ke MK.