Merdeka.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencetuskan rencana pembangunan Pusat Prestasi Nasional. Menurut Mendikbud, Nadiem Makarim lembaga ini nantinya akan berfungsi sebagai manajemen talenta bagi anak muda Indonesia.

"Dan kita akan membuat lomba-lomba, festival, olimpiade, skala nasional untuk mengimbangi yang tadinya prestasi anak kita hanyalah angka-angka. Sekarang kita bisa memasukkan berbagai prestasi," terang dia di Ruang Sidang Komisi X DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Menurut Mendikbud, berbagai aktivitas di dalamnya akan mendorong penguatan karakter anak-anak Indonesia. Selain juga untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan di Indonesia.

"Jiwa kepemimpinan itu gak bisa dites dengan kemampuan kepintaran saja. Dan jiwa kepemimpinan adalah hal yang kita butuhkan bagi masa depan anak muda kita," beber dia.

Di samping itu, Nadiem mengungkapkan bahwa dirinya juga berencana membangun Pusat Penguatan Karakter Masyarakat. Adapun fungsinya adalah untuk mengakselerasi perubahan pola pikir masyarakat.

"Karena kalau yang kita benarkan hanya di sekolah saja, dan anak-anak itu keluar di dalam masyarakat dan masyarakatnya belum berubah pola pikirnya, (maka) itu tidak akan efektif," tegas dia.

Sehingga, menurut dia pendidikan bagi masyarakat itu sama pentingnya dengan pendidikan terhadap anak-anak.

Nadiem Sepakat Merdeka dalam Jurnal Ilmiah

Nadiem Makarim juga menyepakati secara de facto usulan untuk melepaskan diri dari ketergantungan jurnal ilmiah yang harus terindeks internasional.

"Dan ini memang searah dengan merdeka belajar. Saya tidak menjanjikan policy seperti apa, tapi secara spesifik adalah otonomi universitas untuk menentukan itu," ujar Mendikbud di depan Komisi X DPR RI, Komplek MPR-DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Lebih penting lagi, kata Nadiem universitas bisa merdeka secara finansial. Hal ini, kata Mendikbud agar bisa juga membebaskan perguruan tinggi untuk mengangkat guru besarnya sendiri secara otonom.

"Alasan pemerintah sama universitas saling gak percaya karena universitas yang angkat guru besar yang bayar nanti pemerintah. Itu harus kita pecahkan dulu, kalau gak bakal mentok terus," terang dia.

Nadiem mengesankan bahwa kemandirian kampus dalam memilih guru besar maupun melemaskan penerbitan jurnal ilmiahnya harus berkoeksisten dengan kemandirian perguruan tinggi dalam hal keuangan.

"Caranya nanti tunggu episode berikutnya haha," ucap dia.

Sebelumnya, dalam rapat kerja antara Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, anggota dewan dari fraksi Partai Gerindra, Djohar Arifin Husin meminta Kemendikbud untuk membebaskan para dosen dari penjajahan Scopus, yakni pangkalan data pustaka bergengsi yang mengandung abstrak dan sitiran artikel jurnal akademik.

"Jadi selama ini kita wajib di sana (terindeks Scopus). Tapi kita kemarin berdiskusi akan membesarkan jurnal ilmiah dalam negeri. Boleh luar negri, tapi tidak harus Scopus," katanya dalam kesempatan yang sama.

Menurut Djohar, upaya melepaskan kewajiban bagi dosen untuk menerbitkan jurnal ilmiah terindeks Scopus disambut gempita oleh para dosen. "Ini disambut luar biasa Pak Menteri oleh ratusan ribu staf pengajar yang selama ini tercengang dengan penjajahan ini," terangnya.

Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com