Merdeka.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) mengapresiasi sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menguatkan program di desa-desa, salah satunya terkait inovasi smart kampung untuk pelayanan publik dengan mengkoneksikan jaringan antar desa dengan fiber optic.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri PDTT, Budie Arie Setiadi saat Webinar bersama Bupati Banyuwangi, akademisi Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi dan sejumlah mahasiswa.

"Ke depan sudah ada lagi tawar menawar, kita harus siap menghadapi hempasan kemajuan teknologi. Dan Banyuwangi telah memfasilitasi desanya," ujar Budie dalam Webinar yang di gelar Kampus Untag Banyuwangi, Jumat (17/7).

Budie mengatakan, menurut data di tahun 2019, transaksi e-commerce Indonesia mencapai Rp 300 triliun. Menurut prediksi Google di 2025 nilai itu akan meningkat 4 kali lipat 5 tahun ke depan.

"Sekarang pertanyaannya, siapa yang menikmati peningkatan e-commerce itu. Menurut data, e-commerce kita 90 persennya masih barang import. Sangat ironis kemajuan e-commerce ini hanya menjadikan negara kita sebagai negara konsumen bukan produsen," katanya.

Budie melanjutkan, digitalisasi ekonomi Indonesia merupakan kemampuan dan kesanggupan desa dalam menghadapi ceruk pasar yang tidak terbatas di desa maupun kota, namun juga ke luar negeri.

"Barang dari desa harus bisa dipasarkan, bukan hanya ke kota tapi juga ke luar negeri. Kami akan lakukan percepatan dan terobosan-terobosan. Jangan sampai kita cuma jadi penonton. Kita harus jadi produsen, karena Indonesia ini kaya dan akses akan semakin mudah lewat teknologi," katanya.

Budie menambahkan, potensi ekonomi Indonesia ke depan sangat besar, karena memiliki kekuatan kompetitif di 3 sektor yakni pertanian, pariwisata, dan perikanan.

"Dan Banyuwangi layak berbangga karena Banyuwangi punya 3 potensi itu," jelasnya.

Webinar ini juga mengundang Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Subdit Fasilitasi BPD dan Musdes Kementerian Dalam Negeri, Nyak Yasir Muammar dan Dosen Hukum Tata Negara Untag Banyuwangi, Demas Brian Wicaksono sebagai pembicara.

Dalam kesempatan tersebut, Anas mengungkapkan bahwa desa menjadi lokus berbagai program yang dirancang Pemkab Banyuwangi. Hal ini dilakukan sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo.

"Di Banyuwangi, kami menjadikan desa sebagai lokus bagi berbagai program yang kami rancang. Ini kami jalankan, menyusul policy Presiden Jokowi yang mewajibkan bahwa pemerintah harus memberikan ruang dan perhatian yang besar bagi desa," kata Anas.

Anas menjelaskan, peran kepala desa sangat penting, terutama untuk memajukan desanya. Desa desa harus didukung dana yang optimal agar bisa menjalankan program desanya.

"Beberapa waktu lalu, kami telah mengucurkan dana sebesar Rp 14,5 miliar untuk membantu desa-desa di Banyuwangi, sehingga teman-teman di desa bisa all out dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tanpa mengganggu anggaran desanya yang telah ada," ujarnya.

Anas kemudian menjelaskan sejumlah terobosan Pemkab Banyuwangi agar mempercepat proses pendataan dan pelayanan publik, salah satunya lewat inovasi smart kampung di desa desa lewat jaringan fiber optic yang sudah terpasang.

"Sudah 4 tahun ini kami menyiapkan infrastruktur teknologi berbasis desa. Semua desa juga sudah terhubung dengan fiber optic. Kades tidak harus berada di tempat ketika masyarakat membutuhkan tanda tangannya dalam pengurusan surat-surat. Kades cukup tanda tangan elektronik saja dari handphone-nya, dokumen sudah bisa diperoleh masyarakat. Termasuk juga kami punya program smart kampung yang memberikan layanan secara online," paparnya.

Selain itu, Anas juga menceritakan sebagian besar desa di Banyuwangi telah bersinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), utamanya desa-desa wisata. Menurutnya, mengintegrasikan desa wisata dengan Bumdes sangat penting menguatkan manajemen dan bisnis.

"Desa akan tumbuh kalau ada orang datang. Sehebat apa pun kreativitas yang dibangun di desa, kalau tidak ada orang yang datang, akan percuma. Ekonomi akan sulit tumbuh. Karena itu kami integrasikan desa-desa ini dengan Bumdes. Kalau desa punya homestay-homestay dan street food, maka Bumdes turut berperan serta membantu pengelolaannya," terangnya.

Selanjutnya, bila wabah virus Corona (Covid-19) telah usai, pihaknya akan mengoptimalkan peran Dasawisma. Menurutnya peran perempuan sangat dibutuhkan untuk menjalankan kebiasaan baru.

"Saya sampaikan ke Kades, kita harus bisa jadi garda yang tangguh untuk mengatasi new normal atau kebiasaan baru. Dasawisma-lah solusinya. Ke depan semuanya harus bagus, baik itu ketahanan keluarga, ketahanan gizi, ketahanan ekonomi. Kalau Dasawisma ini jalan di tiap desa, desa akan kami beri insentif," ujarnya.