Merdeka.com - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bahtiar menegaskan, Pilkada Serentak 2020 harus dijadikan alat untuk menangani Covid-19 dan dampak dari pandemi itu sendiri. Hal ini ia sampaikan seturut adanya pelanggaran protokol kesehatan saat para bakal pasangan calon kepala daerah mendaftarkan diri ke KPU.

"Kita memang agak terkejut dan sangat menyesalkan ada kejadian di tanggal 4, 5, 6 September. Di luar apa yang kita harapkan. Sejak awal bapak Menteri Dalam Negeri sudah menyampaikan bahwa Pilkada serentak 2020 justru harus menjadi instrumen, alat kita untuk menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Jadi justru Pilkada ini kita jadikan momentum untuk menangani Covid-19 sendiri," katanya, Selasa (15/9).

Dia mengungkapkan, salah satu bentuk nyata dari upaya pemerintah dalam menangani Covid-19 adalah dengan menentukan penanganan virus Corona sebagai tema besar dari Pilkada Serentak 2020.

"Bapak Menteri Dalam Negeri mendorong ada tema besar dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Apa temanya? Tema besarnya itu adalah peran kepala daerah dalam menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya," ujarnya.

"Sejak awal harus kita setting sedemikian rupa, perdebatan pasangan calon itu adalah adu gagasan inovasinya soal pandemi sendiri. Jadi bener-bener pilkada ini harus kita jadikan instrumen untuk perlawanan Covid-19," tegas Bahtiar.

Bahtiar berharap dengan penentuan tema Covid-19 untuk Pilkada Serentak 2020 ini dapat menghasilkan pemimpin yang memang memiliki kompetensi untuk menangani berbagai persoalan terkait Covid-19 dan dampaknya bagi kondisi sosial dan ekonomi daerah.

Dia juga berharap,pemimpin yang nantinya terpilih pada 9 Desember 2020 adalah mereka yang memang luar biasa serta memiliki kemampuan dan wawasan cukup untuk mengatasi Covid-19 dan dampaknya di berbagai sektor, seperti sosial dan ekonomi.

Selain itu, Bahtiar juga menyampaikan seputar atribut-atribut kampanye yang disarankan berhubungan protokol kesehatan terkait Covid-19. Beberapa di antaranya dapat berupa masker dan hand sanitizer. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dapat terpenuhi.

"Kita juga mendorong dan sudah masuk juga ke dalam peraturan KPU supaya kali ini kita dorong alat-alat peraga kemudian alat-alat kampanye itu yang biasanya bagi-bagi baju-baju kaos, spanduk, sekarang kita dorong supaya lebih banyak justru apa yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini. Membagi masker, mungkin di masker itu dituliskan namanya, nomor urutnya, dan seterusnya, kemudian tema-tema yang diusung. Silakan. Kemudian bagi-bagi hand sanitizer," terangnya.

Dia menegaskan, peraturan-peraturan seputar penanganan Covid-19 sudah secara jelas tertulis. Sehingga jika masih ada pelanggaran di lapangan, maka yang perlu diperhatikan adalah penegakan hukumnya.

"Kita koordinasikan termasuk upaya kita saat ini memastikan supaya peristiwa kerumunan itu tidak terjadi lagi. Karena peraturannya sudah jelas. PKPUnya sudah jelas, nah kalau peraturannya sudah jelas, hukumnya sudah jelas, ya sekarang tinggal penegakan hukum," tutupnya.

Reporter magang: Maria Brigitta Jennifer