Merdeka.com - Plt Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA menjelaskan kembali kesiapan dan koordinasi dengan daerah terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurutnya, daerah yang hendak memberlakukan PSBB wajib merinci dan menghitung kesiapan dana, khususnya kebutuhan hidup dasar masyarakat.

"Tentu ini pembatasan sosial menyebabkan masyarakat sulit mencari nafkah karena semua akan melaksanakan gerakan tetap di rumah dan keluar jika sangat penting, jadi Pemda harus hitung dulu kebutuhan dan layanan dasar masyarakat," kata Safrizal di Graha BNPB Jakarta, Kamis (9/4).

Selain menghitung kebutuhan dasar masyarakat, lanjut dia, syarat persetujuan PSBB juga wajib melihat realokasi APBD yang telah diinstruksikan Kementerian Dalam Negeri, sesuai Surat Edaran.

"Ada tiga kegiatan utama, pertama adalah realokasi untuk pemenuhan alat kesehatan, kedua menghidupkan industri yang mendukung kegiatan PSBB, dan bantuan sosial bagi masyarakat," jelas Safrizal.

Terakhir, dia menyatakan, Pemda harus pula menyiapkan operasional jaringan pengaman sosial. Bila dana sudah tersedia, maka masyarakat disasar bisa terindentifikasi by name by address dan nomer kotaknya.

"Ini yang diinstruksikan melalui edaran Kemendagri, sehingga bisa diketahui berjenjang penerima bantuan melalui RT RW, kelurahan kecamatan sampai kabupaten dan provinsi," Safrizal menandasi.

Reporter: Muhammad Radityo Priyasmono