Kemendagri Minta Satuan Kerja Evaluasi Langkah Strategi untuk Penuhi Target
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri meminta satuan kerja mengevaluasi dan mengkonstruksi ulang langkah-langkah strategis. Hal tersebut penting dalam rangka memenuhi target Indeks Reformasi Birokrasi.
"Memenuhi target indeks reformasi birokrasi, sebagaimana tadi yang tertuang dalam Renstra Kemendagri Tahun 2020, dan harapannya mudah-mudahan ini bisa dicapai," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Muhammad Hudori, dikutip dalam keterangan pers, Jumat (23/4).
Dia menjelaskan, dalam rencana strategis atau renstra Kemendagri tahun 2020-2024, Kemendagri menargetkan angka 87 dengan kategori A pada tahun 2021, yang berkontribusi pada tunjangan kinerja sebesar 100 persen. Sedangkan untuk tahun 2020, ditargetkan mampu meraih angka 85.
Diakuinya, pencapaian tersebut tidaklah mudah. Namun ia berharap indeks reformasi birokrasi Kemendagri terus mengalami peningkatan.
"Saat ini belum ditetapkan hasilnya oleh KemenPAN-RB, dan kami juga masih menunggu, mudah-mudahan, harapan saya, minimal sama atau paling bagus ada peningkatan, yang saya inginkan jangan turun," bebernya.
Hudori mengatakan, pelaksanaan reformasi birokrasi, tidak hanya dalam rangka mendapatkan indeks reformasi birokrasi yang telah ditetapkan di dalam renstra. Tak kalah penting adalah pencapaian bukti pelaksanaan reformasi birokrasi secara baik melalui penetapan unit kerja, yaitu melakukan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Ditambahkannya, pada tahun 2020 Kemendagri mendapatkan 3 unit kerja untuk WBK dan WBBM dengan rincian dua unit kerja di Dukcapil, dan satu di Ditjen Adwil.
"Nah ke depan, khusus untuk Kemendagri, kita menetapkan di 72 unit kerja, makanya saya berharap kepada 72 unit nanti harus betul-betul, mempersiapkan dengan baik, terutama untuk mempersiapkan zona integritas tadi," tuturnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan
Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaStrategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor
Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca SelengkapnyaCakupan Kepemilikan IKD Kaltim Capai 99 Ribu Pengguna
Secara persentase, angka tersebut baru mencapai 3,57 persen dari target Kemendagri.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bulog Gandeng Pelindo Tingkatkan Pelayanan Bongkar Muat Komoditas Pangan
Perum Bulog menjalin kerjasama kemitraan strategis bersama Pelindo.
Baca SelengkapnyaKemendagri Minta Pemda Maksimalkan Potensi Laut: Itu Modal Besar Menggerakkan Perekonomian
Kemendagri mengapresiasi sembilan kepala daerah dan satu kepala perangkat daerah yang bisa melihat kebutuhan masyarakat pesisir.
Baca SelengkapnyaKepatuhan Bayar Pajak Kendaraan Tinggi, Ditjen Keuda Kemendagri Dapat Penghargaan dari Jasa Raharja
Maurits menambahkan, Kemendagri konsisten dalam meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bersama tim pembina Samsat turun ke berbagai daerah.
Baca SelengkapnyaIndustri Semen Masih Tertekan, ini Strategi SIG Kejar Kinerja Positif di 2024
Kenaikan harga komoditas membuat industri semen tertekan di 2023.
Baca SelengkapnyaAnies-Cak Imin Janji Ekonomi Hijau Jadi Tulang Punggung Ekonomi Indonesia, Begini Strateginya
Hal itu bakal diwujudkan jika mereka berhasil menang di Pilpres 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaPemprov Kaltim Sebut Kinerja Pembangunan Tunjukkan Hasil Positif
Bahkan, menurut Pemprov Kaltim beberapa indikator kinerja, melampaui target.
Baca Selengkapnya