Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri RI menggelar rapat koordinasi akuntansi akrual di Kabupaten Banyuwangi. Rakor ini diikuti 206 peserta yang terdiri dari kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dari berbagai wilayah di Indonesia.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, Agus Fathoni mengatakan rakor ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan memberikan berbagai informasi terkait penggunaan sistem akuntansi berbasis akrual pada instansi pemerintahan. Sistem berbasis akrual adalah pelaporan keuangan pada saat transaksi terjadi meskipun belum ada kas yang diterima atau dikeluarkan.

"Forum ini sebagai ajang sharing pelaksanaan sistem akrual dan peraturan lainnya yang saling terkait. Karena ada daerah yang baru melaksanakan basis akrual, namun ada yang sudah lama menerapkan," kata Agus saat dihubungi, Jumat (22/11/2019).

Banyuwangi sendiri terhitung sudah lama menerapkan basis akrual ini dalam sistemnya, yakni sejak 2014. Penerapan sistem ini, telah menjadi penyokong diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh Banyuwangi selama tujuh tahun berturut-turut.

"Selama ini kan laporan keuangan Banyuwangi sudah meraih opini WTP berulang kali, dan ini salah satunya ditunjang penggunaan sistem berbasis akrual. Kami berharap, para peserta rakor bisa belajar proses itu," ujar Agus.

Agus menilai pelaksanaan rakor di Banyuwangi memiliki nilai plus tersendiri. Pasalnya, selama di Banyuwangi para peserta bisa melihat langsung beragam inovasi yang ada.

"Banyuwangi ini sekarang sedang hangat diperbincangkan karena ragam inovasi daerahnya. Mereka yang hadir bisa langsung melihat best practice berbagai inovasi yang dikembangkan untuk bisa dibawa dan ditiru ke daerahnya. Seperti layanan mal pelayanan publik. Jelas ini akan menambah wawasan kami," kata Agus.

Pada rakor yang dimulai sejak Kamis (21/11/2019) tersebut, para peserta diajak mengunjungi pusat infomasi pemerintahan yang berada di Lounge Pelayanan Publik serta Mal Pelayanan Publik, yang pertama dibangun oleh pemerintahan kabupaten di Indonesia. Ini merupakan pusat pelayanan di Banyuwangi yang melayani 199 pengurusan dokumen/perizinan.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyatakan apresiasinya kepada Kemendagri yang telah menggelar rakor di Banyuwangi. Ini, lanjut dia, menunjukkan Banyuwangi sebagai tempat yang layak untuk menggelar pertemuan.

"Ini adalah bentuk dukungan positif pusat kepada daerah. Bagi kami, digelarnya berbagai pertemuan di Banyuwangi oleh pemerintah pusat ini akan memacu daerah untuk terus berbenah dan berinovasi. Kami terus mendorong Banyuwangi menjadi tujuan wisata MICE dan terus perbaiki amenitas Banyuwangi," kata Anas.