Merdeka.com - Kemendagri mengadakan diskusi bertema Forum Komunikasi Sosial Politik yang kali ini khusus membahas soal Kabupaten Raja Ampat. Forum ini dimaksudkan sebagai ajang diskusi yang bersifat konstruktif dalam membahas berbagai isu-isu politik di Raja Ampat.

Selain itu, forum komunikasi ini bertujuan sebagai sharing informasi, baik Pusat maupun daerah dalam menyikapi perkembangan situasi sosial politik dalam negeri dengan mempertemukan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Tokoh Masyarakat, tokoh partai Politik, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan media dalam menghadapi agenda politik nasional, terutama menghadapi Pemilu serentak Tahun 2019.

Forum diskusi tersebut menghadirkan narasumber Direktur Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Bahtiar lalu ada Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik, Kabupaten Raja Ampat, Syaiful M Sangadji serta Kasi Monitoring dan Evaluasi, Direktorat Politik Dalam Negeri, Aang Witarsa Rofik.

Menurut Bahtiar, kompleksitas masalah yang dihadapi bangsa Indonesia di bidang Politik Dalam Negeri mendorong pemerintah untuk mengajukan satu pertanyaan mendasar. "Sudah siapkah bangsa ini membangun landasan yang kokoh sebagai basis bagi terwujudnya demokrasi yang berkelanjutan di Indonesia?," ujar Bahtiar, Jumat (10/11).

Menurutnya, Pemerintah menginginkan stabilitas politik dalam negeri terjaga sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, terpeliharanya kebhinekaan Indonesia. Selain itu terwujudnya partisipasi masyarakat di berbagai bidang dalam menyikapi dinamika politik di dalam negeri saat ini.

"Menciptakan stabilitas politik dalam negeri dapat ditempuh dengan melakukan deteksi dini, yakni pemetaan potensi instabilitas yang memengaruhi dinamika politik lokal dan pemanfaatan modal sosial dengan cara mempererat komunikasi bersama Tokoh Masyarakat, Tokoh Partai Politik, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda, dan Media," ujarnya.

Selain ini, forum ini bukan hanya bertujuan sebagai transformasi informasi dan sosialisasi terkait agenda politik Pemilu serentak Tahun 2019 tetapi juga sebagai upaya membangun komitmen dari seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Raja Ampat.

"Ini untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri dengan langkah-langkah konkret mulai dari memahami regulasi kepemiluan, memberikan pengetahuan dan pemahaman politik, mendukung suksesnya penyelenggaraan, dan memberikan kontribusi positif dalam menjaga stabilitas ketertiban dan keamanan menjelang Pemilu Serentak 2019 yang terbebas dari muatan SARA dan sentimen agama sehingga Pemilu Serentak ke depan bisa berjalan sukses tanpa ekses," harap Bahtiar.