Merdeka.com - Kepala Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Badan Litbang Kemendagri Sumule Tumbo menjelaskan saat ini pihaknya telah dibentuk pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Hal tersebut untuk menjalankan pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, tak terkecuali terhadap pengelolaan keuangan daerah.

"Pengukuran IPKD diharapkan mampu meningkatkan kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel," katanya dalam keterangan pers, Rabu(15/9).

Dia mengatakan, melalui pengukuran IPKD diharapkan dapat memacu dan memotivasi pemerintah daerah baik di provinsi, kabupaten, dan kota dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerahnya. Selain itu, pengukuran tersebut juga dilakukan sebagai bentuk publikasi atas hasil pengukuran IPKD bagi pemerintah daerah.

Dia menjelaskan daerah dengan pencapaian terbaik secara nasional berdasarkan pengukuran IPKD, bakal diberikan penghargaan. Di sisi lain, dengan adanya pengukuran ini diyakini mampu mendorong peningkatan peran aparat pengawas internal pemerintah, dalam mewujudkan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

"Dengan pengukuran IPKD ini, kita dapat mengawal pelaksanaan tata kelola keuangan daerah. Kita bisa memantau prosesnya dari perencanaan sampai kepada pelaksanaannya. Jangan sampai lain yang direncanakan, lain juga yang dilaksanakan, sehingga masyarakat bingung akan kebijakan yang sudah ada," ungkapnya.

Dia juga menjelaskan terdapat enam dimensi dalam pengukuran IPKD. Di antaranya kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, dimensi pengukuran juga terdiri atas penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

Di sisi lain, secara teknis, pengukuran IPKD dilakukan dengan menjumlah seluruh hasil perkalian masing-masing bobot dan indeks dimensi. Untuk daerah yang mendapatkan peringkat terbaik, bakal memperoleh nilai A. Sedangkan pada daerah dengan peringkat perlu perbaikan memperoleh nilai B. Sementara pada peringkat sangat perlu perbaikan, akan mendapatkan nilai C.

"Pengelompokan hasil IPKD dilakukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang, dan rendah," pungkasnya.

Baca juga:
Sri Mulyani Bakal Batasi Gaji PNS Daerah Maksimal 30 Persen dari APBD
Sri Mulyani Pastikan RUU HKPD Bukan Cabut Kewenangan Pemda
Sri Mulyani Beberkan Masih Banyak Belanja APBD yang Buruk
Sri Mulyani Sentil Pemda Tak Optimal Manfaatkan Dana Transfer Daerah
Prediksi Masih Pandemi, Pemkab Bogor Tambah Rp105 Miliar Belanja Tak Terduga 2022
Anggaran Infrastruktur RAPBD-P Tangsel 2021 Meningkat, Bantuan Warga Miskin Berkurang